batampos.co.id – Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto menilai, banyaknya pencari suaka di Taman Aspirasi, Batamkota akan berdampak kepada masalah sosial.
Apalagi, International Organization for Migration selaku organisasi yang menaungi imigran itu sudah terang-terangan mengaku tak bertanggungjawab lagi.
“Melalui imigrasi, IOM langsung menyurati DPRD. Isinya, imigran di Taman Aspirasi, sudah di luar tanggungjawab IOM,” ujar Nuryanto yang akrab disapa Cak Nur, kemarin.
Menanggapi hal ini, Politisi PDIP tersebut mengaku sudah melayangkan surat ke Pemko Batam untuk segera menggelar rapat dengan SKPD dan pihak-pihak terkait.
“Kita langsung kirim surat ke Pemko, untuk segera dibahas di tingkat daerah. Karena kalau lama dibiarkan akan berdampak ke masalah sosial,” tuturnya.
Masalah sosial yang dimaksud, kata Cak Nur, seperti kekerasan, pencurian serta perbuatan melanggar hukum lainnya.
“Mereka kan perlu makan dan minum. Kalau sudah tak ada lagi yang bertanggungjawab atau membiayai, tak bisa dipungkiri masalah sosial ini akan muncul dengan sendirinya,” sebutnya lagi.
Terkait kelanjutan rekomendasi yang diserahkan DPRD Batam, ia mengaku sudah diterima Walikota Batam Muhamad Rudi.
“Pagi tadi, Senin (5/9) selesai upacara, walikota sudah menyinggung masalah imigrasi gelap ini. Saat itu, ia berjanji akan segera menggelar rapat bersama SKPD di muspida,” pungkasnya.
Diketahui, jumlah pencari suaka di Batam kian bertambah. Selain Hotel Kolekta Batam, Taman Aspirasi, depan Gedung DPRD Batam, juga menjadi rumah dan tempat tinggal imigran dari Timur Tengah tersebut.
Dalam keseharianya, imigran ini tidur di taman dengan mendirikan tenda beralasakan spanduk dan kertas kardus. Bila malam tiba, mereka akan pindah ke parkiran DPRD Batam.
Area lantai DPRD menjadi tempat beristirahat mereka. Puluhan pencari suaka tersebut bukanlah tidak mempunyai identitas jelas.
Mereka sudah dibekali selembar surat dari UNHCR yang berkantor di Jakarta. Akibat tak jelas nasib disana mereka menjadikan Batam sebagai tujuan.
Salah satu imigran mengaku, sudah lebih tiga bulan tinggal di Batam. Mereka berharap pemerintah dan PBB dalam hal ini lembaga yang menangani masalah imigran untuk memberikan bantuan suaka. (rng)