Menteri LHK Pastikan Tak Mundur Selangkah Pun

345
Pesona Indonesia
Siti Nurbaya. Foto: dokumen JPNN
Siti Nurbaya. Foto: dokumen JPNN

batampos.co.id – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyatakan bertekad menindak tegas setiap pelanggaran hukum dalam kasus kebakaran hutan dan lahan serta perusahaan menyalahi perizinan termasuk di Provinsi Riau.

Penegasan ini buntut dari adanya penyanderaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian LHK saat turun ke areal kebakaran PT APSL di Rokan Hulu. Menurut Siti, kasus ini telah membuka modus modus penguasaan lahan negara oleh korporasi nakal.

Dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (6/9), Menteri Siti menjelaskan keputusannya menugaskan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Rasio Ridho Saleh turun ke Rohul pada 28 Agustus 2016, awalnya karena mendapat laporan adanya warga yang mengungsi. Namun setelah dicek tim, mereka ternyata bukan masyarakat setempat.

“Saya khawatir kalau ada masyarakat mengungsi karena asap, kalau itu terjadi, itu menyakti rakyat, dan kita sebelumnya tidak pernah dengar mengungsi bersama-sama itu,” kata Siti seperti diberitakan Riau Pos (Jawa Pos Group) hari ini (6/9).

Namun dari laporan Dirjen Gakum yang turun ke lokasi, disebutkan bahwa lahan terbakar sangat luas, para pengungsi juga bukan masyarakat setempat melainkan karyawan perusahaan yang baraknya ikut terbakar.

“Pak Roy (sapaan dirjen-red) bilang ini Bu, ternyata kebakaran, perusahaan dan arealnya luas. Saya bilang langsung saja diproses. Artinya sesuai hukum acara PPNS,” tegas mantan Sekjen DPD RI itu.

Singkat cerita, Roy kembali keluar dari area dan kembali mengutus tim PPNS ke lokasi yang berujung penyanderaan. Kasus di Rohul inilah yang menguatkan data KLHK yang dipelajari sejak 2012, dari cerita-cerita empirik di kementeriannya bahwa di Riau sering terjadi perusahaan mengatasnamakan masyarakat, atau kelompok-kelompok masyarakat yang terorganisasi dengan pemodal yang mobile.

Bahkan, pada Januari 2015, ia mengecek langsung ke Kalimantan Barat, sebelum kebakaran hebat tahun lalu. Ia juga turun ke Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara. Modusnya sama. Termasuk di Sulawesi Selatan dan Jambi, yang masih proses konfirmasi data.

Kalau modus ini dibiarkan terus tanpa penyelesaian, kata Siti, Indonesia akan begini terus dalam urusan kebakaran yang melibatkan perusahaan. “Dan ternyata setelah ditelisik dari catatan yang patut diindikasikan, itu adalah proses metamorfosis perizinan,” ungkapnya.

Persoalan ini menurut mantan politikus NasDem itu, berangkatnya dari ilegal logging lalu masuk ke perizinan, baik izin tambang maupun perkebunan. Kemudian alih fungsi di tata ruang.

“Jadi ini proses metamorfosis yang sangat buruk, dan menurut saya kita harus dikonfirmasi. Saya kira mendapatkan data lapangan ini, menjadi jalan untuk kita benahi sekaligus mendisiplinkan dan melakukan penegakan hukum secara benar,” jelasnya.

Pada kesempatan itu pula, Siti membuka data yang dia minta dari KPK. Mengejutkan, berdasarkan hasil tracking lembaga antirasuah itu, banyak status perizinan di Riau bermasalah.

“Saya dapat data dari KPK, status izin kebun di Riau, total 447 perusahaan, yang HGU 154, IUP 145, izin lokasi 21 dan tidak berizin 127,” ungkapnya.

Sebagai contoh, di Rokan Hulu ada 59 perusahaan, izin HGU-nya 22, IUP 20 dan tak berizin 17 korporasi. “Ini cattaan KPK, yang telah meriview perusahaan tidak berizin di hutan lindung, hutan produksi tetap, hutan produksi konversi dan Tahura. Kira 1,8 juta hektar,” bebernya.

Sebagai Menteri LHK, Siti sudah melakukan konsultasi sangat terbatas dengan Presiden Joko Widodo. Ia pun diperintahkan menyelesaikan persoalan tata kelola hutan di Riau dan seluruh Indonesia. Karena itu ia menyatakan tak akan mundur. Langkah hukum terhadap perusahaan dan terhadap kondisi lapangan yang terkait di dalam proses pemeriksaan akan dilakukan.

Untuk itu Siti meminta dukungan dan kerja sama dari masyarakat dan semua pihak terkait. Karena presiden telah memerintahkan, maka pihaknya akan melakukan proses hukum kebakaran hutan dan lahan di perusahaan di Rokan Hulu. Tindakannya harus diambil sebab modusnya luar biasa untuk Indonesia.

“Perintah Bapak Presiden kepada saya, lakukan disiplin, lakukan penegakan hukum, kalau perlu minta bantuan KPK. Saya tegaskan KLHK akan maju terus. Saya tidak akan mundur selangkahpun,” pungkasnya.(jpg)

Respon Anda?

komentar