PAD Pajak Kendaraaan Bermotor di Lingga Turun 60 Persen

326
Pesona Indonesia
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Ria Purwantari. foto:wijaya satria
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Ria Purwanti. foto:wijaya satria

batampos.co.id – Kepala Dispenda Kabupaten Lingga, Ria Purwanti mengatakan, pendapatan asli daerah (PAD) di sektor pajak kendaraan bermotor tahun 2016 Lingga turun 60 persen dari target awal yakni 80 persen. Hal ini dikatakannya juga merupakan dampak dari defisit keuangan Kabupaten Lingga.

Selain itu, dampak buruknya perekonomian ini dikatakannya juga membuat minat membayar pajak dari masyarakat pemilik kendaraan bermotor juga turun drastis.

“Tahun ini, penerimaan pajak kendaraan bermotor turun. Perekonomian daerah lesu. Ditambah lagi defisit juga pemotongan dana transfer dari pusat sangat berpengaruh bagi daerah kita,” ungkapnya, Senin (5/9).

Dikatakan Ria, berdasarkan data jumlah kendaraan di Lingga tercatat sebanyak 10 ribu unit. Mulai dari kendaraan roda dua maupun roda empat. Jumlah tersebut dikatakannya seluruh kendaraan dinas alias plat merah di Kabupaten Lingga.

“Total kendaraan 10 ribu unit, cuma tahun ini yang baru membayar pajak hanya 6.394 unit. Sedangkan kendaraan pemerintah sebanyak 256 unit namun yang baru membayar pajak 134 unit,” jelas Ria.

Untuk memaksimalkan pendapatan pajak, dikatakannya pihak terus melakukan berbagai upaya seperti himbauan kepada masyarakat. Seperti spanduk maupun dengan melaksanakan razia kendaraan bermotor.

“Tahun ini kurang target pencapaian sektor PAD dari pajak kendaraan bermotor, tapi disebalik itu kita juga sudah melakukan berbagai upaya dengan memasang spanduk maupun melakukan razia agar membayar pajak motor,” ungkapnya

Sementara itu, terkait kurangnya minat warga membayar pajak diduga karena sulitnya pengurusan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sebab, pengurusannya harus ke Samsat di Dabo Singkep. Warga merasa hal ini memberatkan karena biaya transportasi yang mahal untuk mobilitas.

“Bayarnya jauh betul. Mahal diongkos. Untuk transportasi saja pulang pergi (PP) mau Rp 100 ribu. Belum transportasi Rp 100 ribu lagi, itu juga kalau pengurusanan sehari bisa selesai. Begitu juga SIM, sepi jalan di ibukota kabupaten. Ongkos lebih mahal daripada pembuatan SIM,” ungkap Amri salah seorang warga yang mengaku memiliki kendaraan namun tidak mampu membayar pajak sejak 3 tahun terakhir.

Jika pemerintah memang serius meningkatkan sektor pajak, persoalan seperti ini menurutnya harus diselesaikan terlebih dahulu. Yakni memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membayarkan pajak di Kabupaten Lingga. (mhb/bpos)

Respon Anda?

komentar