Perusahaan Angkutan Batu Bara Banyak Melanggar, Pemda Ancam Tak Beri Izin

417
Pesona Indonesia
Ilustrasi
Ilustrasi

batampos.co.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengancam tidak akan memberikan izin lagi kepada lima perusahaan transportir angkutan batu bara.

Pasalnya, kelima perusahaan tersebut dinilai tidak cukup memberikan manfaat kepada masyarakat.

Selain membuat jalan rusak, juga tidak memberikan kontribusi ke Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta dana corporate social responsibility (CSR) tidak jelas.

“Singkat kata, kalau memang tidak memberikan manfaat, untuk apa diperpanjang,” tegas Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Sumsel, Nasrun Umar melalui Kepala Bidang LLAJ dan Perkeretaapian, Sudirman, seperti diberitakan Sumeks (Jawa Pos Group) hari ini (6/9).
Sejak 26 Agustus lalu, kata Sudirman, bahwa izin operasional lima perusahaan transportir angkutan batu bara di Sumsel telah berakhir.

Kelima perusahaan tersebut yakni PT Cakrawala Prima Mandiri, PT Mandiri Cipta Indoguna, PT Tera Resoursce, PT Prima Sarana Anugerah (lewat Gandus), dan PT Energate Prima Indonesia (lewat jalur Pali).

Menurutnya, izin operasional kendaraan angkutan batu bara sudah berakhir sejak 26 Agustus lalu dan belum melakukan perpanjangan izin.

“Mereka (perusahaan, red) diberi izin oleh gubernur selama satu tahun, yakni 26 Agustus 2015 hingga 26 Agustus lalu,’ katanya saat ditemui di ruang kerjanya.

Seharusnya, lanjut dia, perusahaan tersebut menggunakan jalan khusus PT Servo dan PT Evi. Dengan alasan jalannya rusak parah, maka gubernur memberi dispensasi untuk menggunakan jalan negara. Nah, sepuluh hari lalu izinnya sudah habis.

“Sampai hari ini (kemarin, red) mereka belum juga mengajukan perpanjangan izin. Kami pun tidak perlu mencabut izin karena sudah berakhir masa berlakunya,” bebernya.

Kalau pun nanti mereka mengajukan kembali izin, lanjut Sudirman, Dishubkominfo belum tentu memberikan izin. Pihaknya akan meninjau ulang dan mengkaji izin tersebut bersama tim.

Terkait masih adanya pelanggaran oleh angkutan batu bara, Sudirman mengakui, masih ada pelanggaran. Karena itu, pihaknya meminta ketegasan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten/Kota yang dilalui angkutan batu bara.

Yakni Lahat, Muara Enim, Prabumulih, Ogan Ilir, dan Palembang. “Mereka (pemda, red) harus menertibkan perusahaan yang melanggar,” pungkasnya. (jpg)

Respon Anda?

komentar