PNS Eksodus, Bupati Anambas Hentikan Rekomendasi

437
Pesona Indonesia
Ilustrasi dokumen jpnn
Ilustrasi dokumen jpnn

batampos.co.id – Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) Abdul Haris, tidak lagi memberikan rekomendasi kepindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejak 31 Agustus 2016. Hal ini disampaikan Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Linda Maryati, Senin (5/9)

Setelah banyak yang pindah, saat ini jumlah PNS yang ada di Anambas tinggal 1.896 orang dari 1.914 orang. “Jika PNS tersebut baru dapat rekomendasi maka statusnya masih merupakan pegawai di sini (Anambas) sebelum surat pindah dari Gubernur atau dari Kepala BKN keluar,” paparnya.

Hingga saat ini, lanjut Linda, sudah sebanyak 56 PNS dapat rekomendasi. PNS yang pindah tersebut ada yang ke Kementerian, lalu provinsi ataupun kembali ke daerah asalnya.”Alasan kepindahannya, ada yang karena ingin dekat dengan keluarga dan juga ingin mengembangkan karir,” bebernya.

Bahkan tambah Linda, 8 diantaranya adalah pejabat eselon III di kingkungan pemerintah daerah. Sejak awal tahun 2016 ini 2 diantaranya masih pada zaman Pj Bupati Eko Sumbaryadi dan 6 pada masa Bupati Abdul Haris. “Sisanya merupakan pejabat eselon IV,” tegasnya.

Tak dapat dipungkiri pasca Anambas mengalami defisit anggaran serta pergantian kepemimpinan, ratusan PNS ramai-ramai eksodus meninggalkan Anambas. Daerah yang sebelumnya bagaikan gula manis yang dikerumuni semut dengan sejuta alasan.

Bahkan yang paling memilukan bagi kabupaten termuda di Provinsi Kepri itu, adalah melekatnya sebutan kabupaten batu loncatan bagi sejumlah oknum untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah memberikan rekomendasi kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Kabupaten Kepulauan Anambas yang ingin pindah berkarir di tempat lain. Setidaknya ada 56 PNS yang sudah direkomendasikan untuk pindah pada satu bulan terakhir ini.

“Pemkab tidak pernah halangi atau menghambat PNS yang ingin pindah ke daerah lain. 56 PNS sudah diberi rekom dan masih ada yang lain dalam proses administrasi,” kata Plt Sekda Kabupaten Kepulauan Anambas Sahtiar, Selasa (30/8). (sya/bpos)

Respon Anda?

komentar