Lolos Jadi Kepala BIN, Komjen Budi Gunawan Janji Rangkul Intelijen dari TNI

354
Pesona Indonesia
Komjen Budi Gunawan saat fit and proper test di Komisi I DPR RI, Rabu (7/9/2016).  Foto: jpnn
Komjen Budi Gunawan saat fit and proper test di Komisi I DPR RI, Rabu (7/9/2016). Foto: jpnn

batampos.co.id –¬† Komjen Polisi Budi Gunawan dinyatakan lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi I DPR RI, Rabu (7/9/2016). Ia pun berhak menempati posisi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menggantikan Sutiyoso.

Terpilihnya Budi Gunawan sebagai Kepala BIN memang usulan Presiden Joko Widodo. Jokowi hanya mengusulkan Budi Gunawan, tak ada nama lain.

Kepala BIN dari unsur polisi ini memang menjadi catatan tersendiri. Selama ini, kepala BIN didominasi dari unsur TNI.

Namun Budi Gunawan menjamin ia akan merangkul semua intelijen yang berasal dari unsur TNI. “Semua sumberdaya akan kita berdayakan untuk menjamin keamanan negara kita,” ujar Budi Gunawan usai uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR RI, Rabu (7/9/2016).

Sebelumnya, dalam paparan visinya, Budi Gunawan menyampaikan tentang optimalisasi peran menuju BIN yang semakin profesional, objektif dan berintegritas.

Kemudian Mendukung sistem keamanan dalam rangka Indonesia yang berdaulat mandiri dan berkepribadian.

Kata dia, optimalisasi didasari pemahaman bahwa selama ini peran intelijen yang dilakukan BIN sudah berjalan baik.

Namun dalam beberapa hal masih terdapat ruang yang perlu dioptimalkan dan ditingkatkan dalam pelaksanaan dan peran sebagai koordinasi fungsi intelijen.

“Optimalisasi peran meningkatkan kinerja BIN dalam melakukan upaya pekerjaan dan tindakan untuk deteksi dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan terhadap ancaman yang mungkin timbul dan mengancam keamanan nasional,” ujar Budi.

Mantan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (Kalemdikpol) menambahkan, untuk optimalisasi dalam bidang kemampuan berarti meningkatkan kapasitas personel, teknologi, sistem manajemen, standar operasional prosedur (SOP) dan budaya organisasi agar mampu menjalankan peran BIN dengan lebih optimal.

Oleh karena itu kata dia, BIN perlu langkah optimalisasi dalam rangka pembenahan ke depan agar bisa menjadi pelaksana intelijen negara yang andal.

Langkah optimalisasi tersebut dilakukan kata dia, terhadap peran dan kemampuan BIN baik secara lembaga maupun personel agar dapat menjalankan tugas dan perannya secara profesional, objektif dan berintegritas.

Itu dilakukan guna mendukung sistem keamanan nasional dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.

Keberadaan BIN kata dia, juga sangat strategis dan signifikan bukan hanya bagi keamanan masyarakat tapi juga keselamatan bangsa dan negara RI.

Seperti pada Pasal 2 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen negara yang merupakan peraturan pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa kedudukan stratrgis BIN sebagai koordinator penyelenggara intelijen negara.

Selain itu, ancaman strategis terhadap keamanan nasional yang muncul dari eksternal semakin kompleks, sedangkan tradisonal bersifat asimentris dan tidak berpola.

Kemudian, ancaman geo strategi mencakup ancaman skala global dengan ketegangan-ketenganan di berbagai wilayah akibat ekonomi terutama antara Amerika Serikat (AS) dan sekutunya, lalu  Rusia dan sekututunya seperti terjadi di kawasan Laut China Selatan (LCS).

“Ketegangan di Tiongkok, ketegangan di semenanjung Korea, gejolak di Turki, konflik berkepanjangan di kawasan Timur Tengah dan Amerika Selatan,” katanya.

Dilanjutkannya, hegemoni dari sektor ekonomi juga harus diwaspadai dan dilakukan melalui forum kerja sama ekonomi, seperti Trans Pacific Partnership (TPP).(nur/cr2/JPG)

Respon Anda?

komentar