SOPD Payakumbuh Tuntas, Dinas jadi 18, Badan Tetap Tiga

337
Pesona Indonesia
PERDA SOPD: Wakil Wali Kota Payakumbuh Suwandel Muchtar menandatangani berita acara pengesahan Perda Struktur Organisasi Pemerintah Daerah di gedung DPRD Kota Payakumbuh, kemarin--fajar rillah/padang ekspres
PERDA SOPD: Wakil Wali Kota Payakumbuh Suwandel Muchtar menandatangani berita acara pengesahan Perda Struktur Organisasi Pemerintah Daerah di gedung DPRD Kota Payakumbuh, kemarin-FOTO: fajar rillah/padang ekspres/JPG

batampos.co.id – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Payakumbuh akhirnya tuntas. Seluruh fraksi di DPRD Payakumbuh menyatakan setuju Ranperda tersebut dijadikan sebagai Peraturan Daerah (Perda).

Meski setuju, DPRD tetap memberi banyak masukan buat pemerintah kota (pemko). Masukan paling substansif, DPRD sepakat Ranperda SOPD ditetapkan menjadi Perda, namun jumlah dinas tidak 20 sebagaimana diajukan pemko, melainkan 18 dinas saja (selengkapnya lihat grafis).

Dengan demikian, ada beberap dinas yang diusulkan pemerintah, tapi tidak jadi dibentuk dalam SOPD baru. Diantaranya adalah Dinas. Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Tipe C. Kemudian, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Tipe C, serta Dinas Kepemudaan dan Olaharaga (Dispora) Tipe C.

“Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dihilangkan dan menjadi urusan di kecamatan,” kata juru bicara DPRD Payakumbuh Syafrizal, saat menyampaikan Laporan Hasil Pembicaraan Tingkat II terhadap pembahasan terhadap Pembahasan Ranperda SOPD Payakumbuh, Jumat (2/9).

Sedangkan untuk Dispora dan Disparbud yang diajukan dibentuk oleh Pemko Payakumbuh, berdasarkan laporan yang dibacakan Syafrizal, diputuskan DPRD tetap menjadi satu dinas seperti sekarang. Takni Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Dispapora). “Urusan kebudayaan digabung lagi ke Disparpora,” kata Syafrizal.

Selain menolak pelburan Dispapora menjadi dua dinas, DPRD juga mengganti nomenklatur dinas yang diajukan pemko. Misalnya saja, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, diganti DPRD menjadi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencanaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sementara, untuk badan di lingkungan Pemko Payakumbuh, DPRD sepakat dengan usulan pemerintah. Dimana, badan dikurangi dari lima menjadi tiga. Namun, DPRD meningkatkan tipenya dan mengganti nomenklaturnya. MIsalnya saja, untuk Bappeda, pemko mengusulkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini tipe B, DPRD menjadikan tipe A.

Sedangkan untuk Badan Keuangan Daerah, sesuai usulan pemko, disepakati DPRD tetap dengan tipe B. Sementara, untuk

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C yang diajukan pemko, disepakati DPRD diganti nomenklaturnya menjadi Badan Kepegawaian Daerah Tipe C.

Dengan demikian, di Payakumbuh pada masa mendatang, akan ada dua singkatan BKD. Yakni, BKD Tipe B untuk Badan Keuangan Daerah dan BKD Tipe C untuk Badan Kepegawaian Daerah. Agar tidak membuat bingung publik, sejumlah pemerhati pemerintahan mengusulkan, agar sosialiasi digencarkan.

Selain menetapkan 18 dinas dan 3 badan, DPRD Payakumbuh dalam rapat paripurna yang dipimpin Plt ketua Hendri Wanto Dt Rajo Mangkuto Nan Hitam, juga sepakat dengan pembentukan Sekretariat Daerah (Setda) Tipe B yang diajukan pemko. Kemudian, Sekretariat DPRD Tipe C, dan Inspektorat Tipe B.

Untuk kecamatan, DPRD sepakat, Payakumbuh tetap memiliki 5 kecamatan. “Dengan rincian, Kecamatan Payakumbuh Timur Tipe A, Kecamatan Payakumbuh Selatan Tipe A, Kecamatan Payakumbu Barat Tipe A, Kecamatan Payakumbuh Utara Tipe, dan Kecamatan Lamposi Tigo Nagari Tipe B,” ulas Syafrizal. (jpg)

Respon Anda?

komentar