Wali Kota Ganti Seluruh Direksi Perusahaan Daerah Kota Medan

401
Pesona Indonesia
Wali Kota Medan Dzulmi Eldin. Foto: Jawa Pos
Wali Kota Medan Dzulmi Eldin. Foto: Jawa Pos

batampos.co.id – Wali Kota Medan Dzulmi Eldin mengganti seluruh direktur utama di perusahaan daerah (PD) Kota Medan. Eldin memperpanjang masa pelaksana tugas (Plt) sebelumnya dengan status serupa selama tiga bulan ke depan, dari unsur pejabat Pemko Medan.

Adalah Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Setdako Medan Qamarul Fatah, sebagai Plt Dirut PD Pasar, Asisten Umum (Asmum) Ikhwan Habibi Daulay menjadi Plt Dirut PD Pembangunan dan mantan Kadisbudpar Medan yang juga Badan Pengawas PD Kota Medan Busral Manan, sebagai Plt Dirut Rumah Potong Hewan (RPH).

Serah terima jabatan ini dilakukan Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution di Ruang Rapat I Kantor Wali Kota Medan, Selasa (6/9). Mewakili wali kota yang tengah berada di Taiwan menghadiri acara Global Harbor Cities Forum, Akhyar secara hormat memberhentikan ketiga Plt dirut PD tersebut. Ketiga Plt ini ditunjuk sampai terpilih jajaran direksi defenitif.

Menurut Akhyar, pemberhentian ini dilakukan karena masa jabatan para direksi sebelumnya sudah berakhir. Selanjutnya dilakukan proses perekrutan bekerjasama dengan Universitas Sumatera Utara (USU) untuk memilih jajaran direksi defenitif. Usai penunjukan ketiga pelaksana tugas itu, Akhyar mengatakan pihaknya langsung mengirimkan 100 nama yang akan mengikuti fit and proper test.

“Pemberhentian ini dilakukan dengan hormat dilatarbelakangi proses rekrutmen jabatan direksi BUMD yang dilanjutkan kembali. Sebab berdasarkan seleksi yang dilakukan sebelumnya, para direksi yang lama juga mengikuti proses penjaringan. Jadi tidak etis apabila mereka masih menduduki jabatan direksi tersebut. Dengan pemberhentian ini, mereka tentunya dapat mengikuti fit and propertest untuk jabatan direksi yang defenitif,” kata Akhyar seperti diberitakan Sumut Pos (Jawa Pos Group) hari ini (7/9).

Usai penunjukan ini, Akhyar mengatakan ketiga Plt dirut yang baru itu selanjutnya akan mengajukan nama orang yang dipercaya untuk menduduki jabatan direktur operasi, direktur keuangan dan direktur pembangunan dan SDM yang kosong menyusul dilakukan pemberhentian secara hormat.

Akhyar berharap ketiga Plt dirut yang baru dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya dan tetap menjaga kekondusifan iklim kerja yang sudah terbangun dengan baik selama ini. Sedangkan kepada para direksi yang baru diberhentikan dengan hormat, Akhyar atas nama Pemko Medan mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan pengabdian yang lakukan selama ini dalam upaya memajukan ketiga BUMD milik Pemko Medan.

Plt Dirut PD Pasar Qamarul Fatah mengatakan, amanah yang diberikan ini merupakan hak prerogatif Wali Kota Medan dan tentu akan dilaksanakan dengan sebaik-baikknya. Dia menyebut akan melaksanakan tugas-tugas rutin dan yang terdekat adalah mengajukan nama-nama kepada Wali Kota Medan untuk jabatan direksi yang kosong.

“Sementara itu untuk hal-hal yang penting dan strategis kita akan berkoordinasi dengan wali kota,” ucapnya seraya menambahkan, SK yang diterimanya itu bernomor 821.2/920 K tanggal 5 September 2016, dan berlaku selama 3 bulan ke depan.

Disinggung soal bunyi SK sebelumnya di mana ada disebut masa jabatan Plt direksi PD sampai ada pejabat defenitif, Qamarul secara diplomatis menjawab semua itu tergantung Wali Kota Medan sebagai pemilik PD.

“Semua itu kan tergantung pimpinan,” katanya.

Dia optimis pada tahun ini posisi pejabat definitif seluruh direksi ini akan terpilih sesuai mekanisme seleksi yang dilakukan. “Insya Allah sudah ada. Doakan saja ya,” pungkasnya.

Mantan Plt Dirut RPH Medan Rafriandi Nasution mengaku legowo dengan keputusan ini. Disamping itu ia juga berprinsip akan mengikuti mekanisme seperti air mengalir.”Ini keputusan yang tepat untuk kelangsungan hidup organisasi yang lebih baik ke depan. Kalau saya ditanya, mengalir saja seperti air. Kalau diberi amanah saya siap, kalaupun tidak ya kembali ke habitat,” kata Rafriandi tertawa di ujung telepon, Selasa (6/9).

Soal bunyi SK masa bakti Plt direksi sampai ada pejabat defenitif, mantan anggota DPRD Sumut ini enggan mengomentari lebih jauh. “Kalau soal itu silahkan ditanya ke pemko, apakah sudah dicabut atau belum,” pungkasnya. (jpg)

Respon Anda?

komentar