Warga Bantah Menyandera Pegawai Kementrian LHK

190
Pesona Indonesia
Perwakilan PT Andika Permata Sawit Lestari (APSL) dan perwakilan dari Masyarakat Bonai menggelar Konfrensi Pers, di Hotel Rauda Pekanbaru. Senin (5/9/2016). konfrensi pers memberikan keterangan terkait Kasus penyanderaan terhadap tujuh pegawai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Polisi Hutan di Rokan Hulu. ft DEFIZAL / Riau Pos
Perwakilan PT Andika Permata Sawit Lestari (APSL) dan perwakilan dari Masyarakat Bonai menggelar Konfrensi Pers, di Hotel Rauda Pekanbaru, Senin (5/9). Foto: DEFIZAL / Riau Pos/jpg

batampos.co.id – Puluhan masyarakat dan ninik mamak dari Desa Bonai (Rokan Hulu) dan Desa Siarang Arang (Rohil) datang ke Pekanbaru, Riau.

Kedatangan mereka untuk memberikan klarifikasi terkait kabar penyanderaan terhadap tujuh orang penyidik Gakum Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Bertempat di Hotel Raudah Pekanbaru, juru bicara warga dua desa, Jefrimen menjelaskan bahwa yang terjadi bukanlah penyanderaan. Melainkan mereka meminta klarifikasi atas status lahan yang sejak 10 tahun lalu ijinnya tidak dikeluarkan oleh KLHK.

“Maksud kami hanya sekedar ingin bertanya, ingin memberi tahukan kepada anggota tim ibu menteri. Sesuai adat istiadat kami, kami ingin bertanya. Terlalu ekstrim kalau sampai diartikan sebagai penyanderaan,” kata Jefrimen yang juga ketua BPD desa Bonai meluruskan seperti diberitakan Riau Pos (Jawa Pos Group) hari ini (7/9).

Meski demikian, Jefrimen menyampaikan permintaan maaf apabila atas kejadian tersebut dinilai salah dimata hukum. Yang jelas katanya, tidak ada niat warganya melalukan penyanderaan terhadap KlHK.

Mereka juga membantah jika telah melakukan intervensi dan pengancaman terhadap tim tersebut. Termasuk meminta mencabut dan menghapus foto yang sudah diambil oleh Tim.

“Mungkin apa yang kami lakukan dianggap salah menurut hukum. Lewat kawan-kawan wartawan kami menyampaikan permintaan maaf kepada Ibu Menteri,” sebutnya.

Apa yang dilakukan oleh masyarakat kata Jefrimen dalam meminta klarifikasi kepada tim KlHK adalah bentuk reaksi spontanitas. Karena warganya tidak mengenali mereka, sebab kedatangan tim KLHK juga tidak melapor dan didampingi dari unsur desa.

“Itu hanya spontanitas. Kami tidak tau mereka darimana. Mereka tiba-tiba masuk dan lakukan penyegelan. Makanya mereka langsung kami tanyai dan kami ajak diskusi. Sekali lagi hanya diskusi tidak ada penyanderaan,” tegasnya.

Sementara itu, terkait areal perkebunan yang terbakar dan yang mereka kelola, Jefriman menyebutkan jika lahan itu merupakan lahan milik mereka turun temurun. Perusahaan, PT APSL menurut mereka dimintakan untuk mengelola lahan yang mereka miliki.

Pengelolaan lahan tersebut dilakukan untuk menyambung kehidupan dari hasil perkebunan. Selama ini, mereka di desa tersebut hanya mengandalkan penghidupan dari hasil bercocok tanam.

“Satu-satunya usaha kami dengan membangun kebun di atas tanah suku ninik mamak, yang hasilnya akan dibagikan kepada anak keponakan,” tegasnya.

Mereka juga membantah jika kebakaran tersebut sengaja dibakar oleh anggota kelompok tani. Sebab lahan mereka juga sudah ditanami sejak tahun 2008 dan sudah dalam masa panen. Api menurut mereka berasal dari luar areal perkebunan, yang menjalar dibawa angin, sehingga perkebunan terbakar, dan gagal panen.

“Lahan kami sudah panen pak. Tidak mungkin kami yang membakar. Api datang dari luar lahan kelompok tani. Kami sudah berusaha padamkan. Ada 10 mesin pompa, dua mobil damkar. Tapi yang namanya alam berkendak angin bertiup kencang kami bisa apa,” sebut Ketua Kelompok Tani Melayu Terpadu, Ajirnarudin, Desa Siarang Arang, Kabupaten Rohil.

“Terbangun diatas lahan 3.300 Hektar. Sawit kami ada yang berumur 4 tahun, mulai berbuah. Ada yang umur 2 tahun, 3 tahun dan satu tahun. Namum musibah datang menimpa. Tanggal 22 Agustus 2016 kebun yang kami bangun 3.300 hektar dimasuki titik api. Pertama dari sebelah timur masuk kebun sebelah barat. Ini dapat terkendali,” sambungnya.

Sebagai Ketua Poktan Ajinarudin menjelaskan bahwa merek telah bekerja maksimal membangun kebub mereka. Dikebun yang mereka bangun itu ada 875 kepala keluarga yang menggantungkan penghasilan dari sana.

“Kami tidak melawan bu Menteri, kami patuh tunduk taat kepada Menteri. Kalau salah tunjukkan kami. Kami hanya menyampaikan hajat cita-cita hidup bukan untuk mencari kaya,” keluahnya.

Ia juga menjelaskan bahwa pihak perusahaan tidak melakukan penyerobotan maupun datang sendiri. Melainkan diminta oleh masyarakat setempat untuk menjadi bapak angkat mengelola lahan tersebut.

“PT APSL tidak datang sendiri, tidak menyerobot. Tetapi ninik mamak mengundang PT APSL untuk mengelola kebun untuk anak kemenakan kami. Perusahaan tidak memiliki tanah sejengkal di desa kami,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut Humas dan Legal PT APSL Novalita Sirait juga menegaskan bahwa perusahaanya tidak mengusai lahan teraebut. Mereka hanya mengelola dan menjadi bapak angkat sesuai dengan permintaan masyarakat.

“Untuk meluruskan, lahan yang terbakar itu lahan kelompok tani. Api berasal dari kebun orang, dan sudah ada laporan polisinya. Kalau diliat, siapa yang paling dirugikan, tentu masyarakat. Dan tidak mungkin masyarakat mau membakar sendiri. Ada yang mau panen. Kami minta aparat hukum, siapa yang melakukan pembakaran sehingga api merambat ke kelompok tani,” beber Novalina.(jpg)

Respon Anda?

komentar