Aktifitas Galian C Marak di Natuna, Tapi Pajaknya Nihil

265
Pesona Indonesia
Bukit dan hutan lindung di Desa Piang Tengah, Kecamatan Bunguran Selatan, Natuna, yang dikeruk secara ilegal. foto:aulia rahman/batampos
Bukit dan hutan lindung di Desa Piang Tengah, Kecamatan Bunguran Selatan, Natuna, yang dikeruk secara ilegal. foto:aulia rahman/batampos

batampos.co.id – Aktifitas penambangan galian C di Natuna cukup tinggi, seiring pembangunan di daerah. Namun tidak satupun aktifitas penambangan itu berizin.

Tidak adanya izin penambangan galian C dibenarkan Sekretaris Dispenda Pemkab Natuna, Boy Wijanarko. Menurut Boy, sejak peraturan daerah mengatur pajak galian C diterbitkan tahun 2014 lalu, hanya satu perusahaan pengeruk pasir kuarsa membayar pajak, selebihnya nihil.

“Pajak galian C memang nihil, hanya satu perusahaan kantongi izin tahun lalu, itu pengerukan pasir kuarsa. Kalau cut and fill nihil sejak lama,” ujar Boy, Rabu (7/9).

Maraknya cut and fill hampir terlihat di setiap Kecamatan di Natuna. Bukit-bukit dan hutan terus dipangkas tanpa mengahawatirkan dampak lingkungan. Sementara hingga saat ini tidak ada langkah dan upaya pemerintah daerah menindak lanjuti aktifitas pengerukan bukit dan hutan di Natuna secara ilegal.

Menurut Boy, pajak galian C sangat berpotensi, namun mesti diurus oleh dinas pertambangan dan energi selaku dinas teknis, bahkan berkaitan dengan lingkungan hidup dan kehutanan.

“Sebenarnya pajak galian C punya potensi, itu kalau diproses izinnya. Kalau ilegal, yang rugi banyak pihak nantinya,” ujar Boy.

Boy mengatakan, dalam aturannya, jika terdapat aktifitas penambangan galian C dilakukan secara ilegal, maka pemerintah daerah bisa menutup aktifitas tersebut hingga dikeluarkan izin.

Dispenda, kata Boy, hanya melakukan eksekusi dengan penarikan pajak galian C dari perusahaan. Sementara yang mengeluarkan rekomendasi adalah dinas teknis, baik dari distamben, BLH dan dinas kehutanan dan perkebunan.

“Mestinya penambangan galian C secara ilegal menggunakan peralatan modern harus dihentikan oleh dinas teknis,” ujar Boy.

Pantauan Batampos, pengerukan bukit terparah di kawasan hutan dan bukit di Kecamatan Bunguran Selatan. Tepatnya di Desa Pian Tengah. Bahkan di Ranai pun sudah merusak alam. Bukit-bukit terus dipangkas untuk kebutuhan pembangunan.(arn/bpos)

Respon Anda?

komentar