Bangunan Baru Wajib Punya IMB

489
Pesona Indonesia
Sosialisasi Peraturan Daerah No 4 tahun 2015 di gedung Balai Pertemuan Masyarakat Siantan (BPMS), Tarempa Rabu (7/9). foto:syahid/batampos
Sosialisasi Peraturan Daerah No 4 tahun 2015 di gedung Balai Pertemuan Masyarakat Siantan (BPMS), Tarempa Rabu (7/9). foto:syahid/batampos

batampos.co.id – Wakil Bupati Kepulauan Anambas, Wan Zuhendra, mengatakan pembangunan gedung di Anambas perlu diatur demi mewujudkan bangunan yang handal dan selaras dengan lingkungan.

Untuk membangun gedung itu harus memperhatikan beberapa aspek seperti ketersediaan ruang terbuka hijau dan air tanah. Kalau tidak, maka tidak akan selaras dengan lingkungan.

“Hal ini perlu karena berfungsi untuk menjaga keseimbangan lingkungan,” ungkap Wan Zuhendra ketika membuka acara sosialisasi Peraturan Daerah No 4 tahun 2015 di gedung Balai Pertemuan Masyarakat Siantan (BPMS), Tarempa Rabu (7/9).

Sosialisasi tersebut merupakan implementasi tindak lanjut dari pemerintah dan DPRD agar masyarakat yang akan mendirikan bangunan bisa memperhatikan dan memenuhi persyaratan yang berlaku.

“Sebelum mendirikan bangunan, masyarakat harus memenuhi persyaratannya seperti harus mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan dokumen bangunan dari arsitek,” ungkapnya lagi.

Khusus untuk pembangunan yang ada di pantai harus mengedepankan keselamatan dan kerapian. Supaya jika bangunan sudah berdiri, kelihatan layak huni, bukan sebaliknya. “Untuk membangun di wilayah pesisir harus ada peninjauan dan kajian supaya kedepan tidak terkesan kumuh,” jelasnya.

Diakuinya untuk pembinaan seeprti yang dimaksud, belum pernah dilakukan di Anambas karena saat ini di Anambas masih minim SDM terkait hal tersebut. “Kita akui SDM kita minim, namun kedepan akan kita usahakan semuanya akan terakomidir,” tandasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Asiah, menjelaskan pihaknya saat ini mengedepankan pengaturan bangunan yang baru. Namun untuk pengaturan bangunan yang sudah lama didirikan sebelum terbit perda, itu masih dibicarakan.

“Kita konsen pada bangunan yang belum dibangun, supaya pembangunannya sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Kalau yang sudah terlanjur dibangun, kita tidak bisa ganggu,” ungkapnya beberapa waktu lalu. (sya/bpos)

Respon Anda?

komentar