Draft Belum Tuntas, Pembahasan APBD-P Tanjungpinang Belum Bisa Dimulai

389
Pesona Indonesia
Ade Angga. foto:yusnadi/batampos
Ade Angga. foto:yusnadi/batampos

batampos.co.id – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Pemerintah Kota Tanjungpinang belum bisa dimulai. Padahal sebagaimana yang sudah diatur dan ditargetkan, perubahan anggaran ini semestinya sudah rampung akhir bulan ini. Belum bisa dimulainya pembahasan dikarenakan awal pekan kemarin sidang paripurna dengan agenda penyampaian draf APBD Perubahan dibatalkan sebab tidak kuorum.

Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang, Ade Angga tidak memungkiri, pembatalan paripurna tersebut dapat berimplikasi lebar dengan melesetnya jadwal pembahasan sekaligus pengesahan akhir bulan ini. “Tapi itu semua bergantung komitmen bersama,” kata Angga, Rabu (7/9).

Komitmen bersama, lanjut Angga, adalah keseriusan jajaran eksekutif dan legislatif dalam menuntaskan pembahasan draf APBD Perubahan tersebut. Artinya, bila memang sudah komitmennya ingin disahkan sebelum bulan Oktober, semestinya bisa dilakukan proses lebih cepat agar tak berlarut-larut seperti saat ini.

Angga menambahkan, Pemko Tanjungpinang seharusnya sudah menyerahkan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sejak jauh-jauh hari. “Tapi mereka beralasan karena defisit dan mau tahu pasti berapa jumlah dana bagi hasil yang masuk dari provinsi,” ujar politisi muda Partai Golkar ini.

Sedikit-banyak kebijakan Pemko Tanjungpinang yang memilih menunggu itu memakan waktu. Belum lagi ditambah pembatalan sidang paripurna kemarin. Konon, hingga hari ini Badan Musyawarah DPRD Tanjungpinang pun belum bisa mendapatkan kepastian kapan paripurna itu kembali digelar.

“Prinsipnya tetap. Ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat lebih bagus,” ujarnya.

Sebagaimana yang diberitakan sebelumnya, sidang parirpuna dengan agenda penyampaian darfa APBD Perubahan tahun 2016 urung dilaksanakan akibat 19 anggota legislatif tidak hadir sehingga tidak memenuhi jumlah peserta minimum untuk sebuah sidang paripurna. Belum ada kejelasan secara resmi alasan dibalik ketidakhariran mereka. Walau memang lima di antara yang tidak hadir telah mengajukan izin.

Wakil Ketua II DPRD Tanjungpinang, Ahmad Dhani menambahkan, kegagalan paripurna kemarin merupakan kali pertama terjadi pada periode kerja 2014-2019. Ia menepis adanya anggapan telah terjadi disharmonisasi dalam internal DPRD Tanjungpinang.

“Kami positive thinking saja. Mungkin teman-teman yang lain memang sedang ada agenda yang tidak dapat ditinggalkan,” kata Dhani.

Karena itu, kegagalan ini bakal menjadi bahan evaluasi. Termasuk pula menggelar rapat konsultasi antara jajaran kepemimpinan DPRD Tanjungpinang dengan masing-masing ketua fraksi. “Sesuai aturan memang yang berhak menegur dan membina anggota dewan memang ketua fraksinya,” pungkasnya. (muf/bpos)

Respon Anda?

komentar