Kemenhub Larang Angkutan Barang Beroperasi di 8 Propinsi saat Libur Lebaran Haji

339
Pesona Indonesia
PANTURA COMAL MACET
PANTURA COMAL MACET

batampos.co.id – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melarang kendaraan angkutan barang beroperasi di 8 propinsi.

Kendaraan itu ialah

  • pengangkut bahan bangunan,
  • kereta tempelan (truk tempelan),
  • kereta gandengan (truk gandengan),
  • kontainer serta kendaraan pengangkut barang lebih dari dua sumbu

Mereka dilarang beroperasi pada saat libur panjang Hari Raya Idul Adha 1437 H atau 2016,

Dalam Surat Edaran (SE) Menteri Perhubungan (Menhub)  Nomor: SE.15/AJ.201/DRJD/2016 tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Larangan Pengoperasian Kendaraan Angkutan Barang Pada Saat Libur Panjang Hari Raya Idul Adha Tahun 2016/1437H disebutkan, larangan itu berlaku mulai Jumat (9 September) pukul 00.00 WIB sampai dengan Senin (12 September) pukul 24.00 WIB.

Pelarangan pengoperasian kendaraan angkutan barang ini berlaku pada jalan nasional (jalan tol dan jalan non tol) serta jalur wisata di 8 (delapan) Provinsi yaitu

  • Lampung,
  • Banten,
  • DKI Jakarta,
  • Jawa Barat,
  • Jawa Tengah,
  • D.I Yogyakarta,
  • Jawa Timur dan
  • Bali

Dikecualikan terhadap larangan tersebut adalahkendaraan angkutan barang pengangkut

  • Bahan Bakar Minyak (BBM),
  • Bahan Bakar Gas ( BBG),
  • Ternak, bahan pokok (beras, gula pasir, terigu, minyak goreng, cabe merah, bawang merah, kacang tanah, kedelai, daging sapi, daging ayam, ikan segar, dan telur),
  • Pupuk,
  • Susu murni,
  • Barang antaran pos
  • Barang (bahan baku) ekspor/impor dari home industry dan atau ke pelabuhan.
  • Air minum dalam kemasan,

Menurut Surat Edaran Menhub ini, bisa dilakukan sebelum waktu pelarangan dilaksanakan atau bisa tetap dilakukan pengangkutan dengan menggunakan kendaraan angkutan barang yang bersumbu tidak lebih dari dua sumbu.

Sedangkan untuk bahan pokok yang tidak tahan lama dan cepat rusak yang melalui darat, menurut Surat Edaran ini,  diberikan prioritas.

Pelanggaran terhadap larangan pengoperasian kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menhub Nomor: SE.15/AJ.201/DRJD/2016 ini akan dikenakan sanksi sesuai pasal 282 dan pasal 306 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sanksi dimaksud pada pasal 282 dan pasal 306 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Humas Kemenhub/ES)

Respon Anda?

komentar