KPK Awasi Perizinan 17 Juta Hektar Lahan Sawit Ilegal di Riau

273
Pesona Indonesia
Gedung baru KPK di  Kawasan Kuningan, Jakarta. KPK juga membuka kantor di beberapa daerah. Foto: istimewa
Ilustrasi. Foto: istimewa

batampos.co.id РKomisioner Ombudsman RI Laode Ida menyebut ada sekitar 1,7 juta hektar lahan sawit di Riau ilegal. Pernyataan ini langsung direspons Gubernur Riau (Gubri) H Arsyadjuliandi Rachman.

Gubri mengatakan Pemprov Riau sudah menindaklanjuti dalam perizinannya. Ia mengaku bahwa dalam program Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP-SDA) untuk sektor perkebunan akan langsung diawasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Demikian disampaikan Gubri ketika dikonfirmasi terkait data dan informasi dari Ombudsman RI tersebut, Selasa (6/9) kemarin. Menurutnya mengenai lahan sawit ilegal di Riau, terus menjadi perhatian Pemprov Riau dalam upaya penyelamatan lahan dan SDA.

“Sudah ada GNPSDA dari KPK yang sekarang sedang dimatangkan untuk sektor perkebunan, termasuk hal tersebut (lahan sawit ilegal, red),” kata Gubri seperti diberitakan Riau Pos (Jawa Pos Group) hari ini (8/9).

Dengan pendataan dan pantauan dari KPK masalah perizinan tersebut. Lanjut Gubernur maka nanti akan keluar berapa lagi jumlah dan lahan yang harus menyelesaikan perizinan oleh perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan.

“Nanti akan sejalan dengan hasil RTRW Riau disinkronkan, ini sedang didata dan didalami, berapa perusahaan yang harus meluruskan perizinan akan diawasi KPK,” sambungnya.

Disinggung mengenai perusahaan yang belum menyelesaikan izin, maka dijelaskan Gubernur seiring dengan GNPSDA sektor perkebunan nantinya akan diselesaikan sesuai aturan. Bahkan konsekuensinya kalau perizinan tak bisa diselesaikan tentunya akan ada dalam aturan Kementrian untuk sangsinya nanti.

“Strategi Kementrian atau pusat akan dibahas terkait sangsi setelah GNPSDA sektor perkebunan diselesaikan,” sambungnya.

Sebelumnya Komisioner Ombudsman RI Laode Ida dalam kunjungannya kekantor Gubernur Senin (5/9) mengatakan di Riau ada 6 juta hektare lahan dikapling perusahaan untuk perkebunan kelapa sawit. Kemudian 1,7 juta hektar diantaranya dinyatakan perkebunan sawit ilegal.

“Ada enam juta hektar dikapling untuk perkebunan. Sisanya 30 persen untuk kawasan hutan dan 1,7 juta hektar lahan berstatus ilegal,” ungkapnya.(jpg)

Respon Anda?

komentar