Menteri Siti Segera Panggil Perusahaan Terkait Karhutla

296
Pesona Indonesia
Foto ilustrasi: dokumen JPNN.Com
Foto ilustrasi: dokumen JPNN.Com

batampos.co.id – Tantangan dalam menangani kejahatan lingkungan tidak hanya dialami PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pada 5 September 2016 lalu, Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foead juga dihadang penjaga anak perusahaan PT RAPP/APRIL di Pulau Padang, Kecamatan Merbau, Kepulauan Meranti.

Peristiwa itu kemudian diunggah sebagai rilis video BRG di youtube dan menjadi viral di grup whatsapp. Kejadian ini menjadi ramai karena membawa embel-embel sidak BRG bertemu Kopassus di Pulau Padang.

Dalam video itu, penjaga perusahaan yang tidak diketahui namanya memang mengaku dari Kopassus, tapi sebagai alumni Bela Negara grup III Kopassus. Klaim ini juga dibenarkan oleh Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan BRG, Myrna A. Safitri, seperti diberitakan Riau Pos (Jawa Pos Group) hari ini (8/9).

“Iya. Seperti di video itu, di areal perusahaan yang dijaga oleh orang dari perusahaan yang mengaku dari Kopassus, Alumni Bela Negara Grup III Kopassus. Tapi itu pengakuan yang bersangkutan,” ujar Myrna.

Pada video itu memang terlihat ada upaya dari penjaga perusahaan itu menghalangi Kepala BRG Nazir Foead untuk masuk ke areal gambut yang sedang digarap, dengan mempertanyakan izin mereka masuk ke kawasan itu.

“Bapak ada izin masuk ke sini pak? Sementara izin dari perusahaan kan belum ada Pak. Itu konfirmasi, sementara izin dulu lah Pak,” kata oknum tersebut kepada Nazir.

Kepala BRG Nazir pun langsung menanggapi perkataan oknum tersebut. “Ini sidak Pak, kalau sidak itu tidak pakai izin,” ujarnya, tegas.

“Sekarang kan tahap perundingan Pak, jadi tunggu dulu lah, kalau bapak mau sidak mau apa terserah lah, izin dulu,” ujar oknum menimpali lagi.

Salah seorang staf BRG sempat mengkonfirmasi kepada oknum yang mengaku dari Kopassus. “Iya Pak. Alumni Bela Negara Grup III Kopassus,” jawabnya.

Menanggapi hal ini, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan kejadian itu termasuk yang akan diselidiki oleh kepolisian, terutama tim dari Mabes Polri yang dipimpin oleh Kadiv Propam Irjen pol Iriawan. Dia menyatakan bila ada unsur kesengajaan menghalangi maka bisa dipidanakan.

“Kalau mereka sudah tahu BRG kemudian menghalangi, itu bisa pidana. Tapi kalau tidak tahu sama sekali, dipikir masyarakat biasa masuk, tidak ada niat, tidak memenuhi unsur pidana. Ini tetap bagian penyelidikan kami di lapangan,” tegas Tito usai pertemuan khusus dengan Menteri LHK Siti Nurbaya, kemarin.

Siti sendiri belum mau merinci kejadian itu. Namun, pihaknya sudah menerima permintaan bantuan dari Nazir, untuk memfasilitasi pertemuan BRG dengan perusahaan guna mencari tahu persoalannya.

“Hari Jumat kita panggil semua. RAPP dipanggil, BRG diundang, Dirjen PHL (Produksi Hutan Lestari), karena manajemen itu kan pembinaannya oleh dirjen. Kami akan klarifikasi ada persoalan apa,” tambahnya.

Dalam rombongan sidak itu, diikuti juga oleh Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) itu masuk ke lokasi perusahaan lewat Dusun II Desa Bagan Melibur dan langsung masuk ke lahan yang memang sudah terang benderang.

Namun kedatangan sekitar 30-an orang tersebut sudah dihadang sebanyak lebih kurang 6 orang securiti dilokasi. Pada saat akan masuk lebih jauh penghgadangan dilakukan.

Bahkan pengambilan gambar pun juga dilarang. Securiti tersebut mengaku sebagai keluarga besar bela negara III Kopassus.

Namun pihak BRG dan pihak lainnya tidak memperdulikan larangan itu. Proses pengambilan gambar tetap dilakukan. Sehingga dapat diketahui kondisi lahan yang sudah terang dan terdapat kanal-kanal.

Kepala Departemen Sumber Daya Alam dan Keagrariaan, JMGR Syahrudin mengakui bahwa ada sebanyak 3 orang dari JMGR yang ikut mendampingi BRG. Saat berada disana mereka tidak lama. Mereka hanya sekitar 30 menit saja.

“Kami tiba sekitar pukul 10. 05 wib. Kami hanya selama setengah jam saja berada dilokasi lahan RAPP tersebut,” ujar Syahrudin.

Disebutkannya bahwa disana mereka melihat terhampar lahan yang sudah terang. Setidaknya kata Syahrudin lahan yang terhampar sepanjang 1 kilometer x satu kilometer.

Dijelaskannya bahwa tujuan BRG datang ke lokasi lahan RAPP tersebut karena adanya keluhan masyarakat tentang lahan yang termasuk bagian dari Desa Bagan Melibur telah digarap oleh perusahaan. Sementara Desa Bagan Melibur sudah disepakati akan dikeluarkan oleh pihak perusahaan PT RAPP.

Selain itu juga untuk melihat di lapangan bahwa lahan yang sudah di land clearing dibangun kanal yang berpotensi besar dalam merusak gambut. Selain itu juga telah terjadi kebakaran di lahan yang dikelola RAPP tersebut pada beberapa waktu lalu.

“Luas kebakaran yang terjadi dilokasi kebakaran tidak luas dan langsung dipadamkan pihak perusahaan. Setahu kita hanya beberapa hektar saja,” sebutnya.

Syahrudin yang juga merupakan warga Desa Bagan Melibur itu menjelaskan bahwa pihak perusahaan seolah menyembunyikan sesuatu. Apalagi dengan pengadangan itu membuat perusahaan dianggap tidak kooperatif.

“Kalau kemarin bisa masuk ke dalam, maka kita akan menunjukkan kayu-kayu alam yang ditimbun didalam tanah. Namun karena dihadang, kita tidak jadi menunjukkannya,” aku Syahrudin.

Terhadap kebakaran yang masuk ke lokasi perusahaan, diakui oleh GM Stake Holder Relation and Community Depelopment PT RAPP, Wan Mohd Jakh Anza. Dia menyebutkan bahwa kebakaran yang mengenai akasis perusahaan karena api yang berasal dari luar konsesi loncat ke lokasi konsesi perusahaan HTI di Pulau Padang Tersebut.

“Tapi api berasal dari luar konsesi. Bukan dari dalam konsesi. Apinya loncat kelokasi kita,” katanya.

Terhadap Sidak yang dilakukan BRG tersebut juga dipastikan oleh Kepala Desa Bagan Melibur, Komari saat dikonfirmasi Riau Pos, Rabu (7/9). Sebelum Sidak, pihak BRG juga telah melayangkan surat kepada sang Kades.

“Ya. Memang pihak BRG menyurati kita. Namun saya tidak sempat mendampingi tim BRG, karena bersamaan ada kegiatan di Selatpanjang. Namun perangkat Desa ada yang mendampingi dalam Sidak di lokasi konsesi RAPP di Desa Bagan Melibur,” kata Komari.

Tapi Sidak yang dilakukan oleh BRG tersebut tidak diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kepulauan Meranti, Ir Mamun Murod MM MH. Dia mengaku tidak mengetaui akan adanya Sidak tersebut. “Saya tidak tahu bahwa BRG datang dan masuk ke wilayah kita. Karena memang mereka tidak ada berkoordinasi kepada kita,” sebutnya.

Menanggapi kejadian ini, Corporate Communications Head PT RAPP Djarot Handoko menyebutkan, Rabu (7/9) sehubungan dengan kunjungan rombongan BRG ke areal konsesi PT RAPP di Pulau Padang pada tanggal 5 September 2016 lalu, pihaknya menyesalkan atas kurangnya koordinasi di pihak keamanan perusahaan sehingga kunjungan rombongan BRG ini tidak berjalan sesuai rencana.

Atas kejadian ini, manajemen sudah menindak tegas dan meminta pihak keamanan untuk segera mereview ulang seluruh prosedur keamanan perusahaan di lapangan.

“Tentunya, sebagai perusahaan yang menjalankan usahanya di Indonesia, kami senantiasa patuh pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dan selanjutnya, kami telah menerima masukan dari BRG perihal hasil dari kunjungan tersebut. Kami saat ini sedang melakukan koordinasi dan akan mendiskusikan hasil verifikasi kami dengan pihak BRG dalam hal pengelolaan lahan gambut minggu ini,” terangnya

Izin Operasional perusahaan berdasarkan Peraturan dan Perundangan yang berlaku. Dalam menjalankan aktifitasnya, perusahaan senantiasa berkoordinasi dengan pemangku kepentingan dan selalu merujuk kepada Rencana Kerja Tahunan.

“Pihak yang menerima kunjungan sidak Kepala BRG adalah petugas keamanan dari perusahaan outsourcing. Dimana mereka pernah mengikuti diklat Bela Negara yang diselenggarakan Kopassus bekerjasama dengan SGI (Security Group Indonesia) sekitar 4 tahun lalu,” katanya menjelaskan.

Atas kejadian tersebut, perusahaan sangat menyesal dan akan menindak tegas serta mereview ulang prosedur keamanan di lapangan untuk menghindari kejadian serupa di masa mendatang.

“Perusahaan senantiasa mendukung dan mematuhi ketentuan yang berlaku, baik dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BRG, maupun instansi lainnya,” tambah Djarot. (jpg)

Respon Anda?

komentar