Pansus SOTK Temui Biro Hukum Kemendagri

575
Pesona Indonesia
DPRD Karimun akan membahas rasionalisasi anggaran Pemkab Karimun.
DPRD Karimun akan membahas SOTK Pemkab Karimun.

batampos.co.id – Panitia khusus struktur organisasi dan tatalaksana kerja (Pansus SOTK) yang dibentuk DPRD Kabupaten Karimun sudah mulai bekerja setelah pada Senin (5/9) draf usulan SOTK diserahkan Pemerintah Kabupaten Karimun.

”Untuk membahas tentang draf usulan SOTK, hari ini (kemarin) kita ke Jakarta untuk menemui biro hukum di Kementerian Dalam Negeri untuk menanyakan beberapa hal. Karena, yang kita tahu mengenai SOTK ini telah dikeluarkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Yang di dalamnya memuat tentang SKPD yang dapat dibentuk daerah sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan oleh Mendagri,” ujar Ketua Pansus SOTK, M Taufiq kepada koran Batam Pos, Rabu (7/9).

Sedangkan secara teknis, lanjut Taufiq, belum ada aturannya. Biasanya, setelah PP ada peraturan lain, salah satunya Peraturan Mendagri (Pemendagri). Untuk itu, Pansus menemui Biro Hukum Kemendagri. Tujuannya, jangan sampai pada saat dilakukan pembahasan SOTK oleh Pansus, muncul aturan yang baru lagi. Sehingga, tidak bekerja dua kali. Karena, masalah SOTK ini tidak hanya sebatas membahas draf usulan dari eksekutif saja.

”Artinya, kita dari pansus akan mempertimbangkan suatu dinas atau badan yang diusulkan ini layak atau tidak. Karena, setiap dinas dan badan itu memiliki kriteria dan penilaian. Misalnya, ada Dinas Koperasi diberikan nilai C. Dengan nilai ini kita akan membahasnya apakah layak dinas ini dibentuk atau tidak. Jika tidak, maka bisa menjadi bagian saja di Sekretariat Kantor Bupati Karimun,” paparnya.

Dikatakan Taufiq, perlu diketahui bahwa saat ini jumlah badan dan dinas yang diusulkan oleh eksekutif jumlahnya 28. Artinya, berkurang 6 dari jumlah yang ada sekarang sebanyak 34. Meski telah berkurang, tidak menutup kemungkinan dalam pembahasan Pansus akan mengurangi lagi jumlahnya jika dianggap tidak efisien dan memboroskan keuangan daerah. Sedangkan, untuk menambah lebih dari 28 tidak boleh.

”Memang, kita melihat usulan SOTK dari eksekutif ini sudah ramping. Karena, 6 badan dan dinas dihapus, salah satunya dinas pertambangan. Kemudian, SKPD setingkat kantor sudah tidak ada lagi. Satu hal lagi, dari pansus menginginkan pada saat pembahasan lanjutan SOTK dengan eksekutif agar dapat membawa nilai hasil ujian asesmen. Tujuannya, agar dewan dapat mengetahui apakah nanti dalam penempatan personil sesuai dengan hasil asesmen itu sendiri,” terangnya. (san/bpos)

Respon Anda?

komentar