PDIP Ancam Gagalkan Sidang Paripurna Cawagubsu

452
Pesona Indonesia
Ilustrasi
Ilustrasi

batampos.co.id – Panitia Khusus (Pansus) pengisian kursi wakil gubernur sumut (Cawagubsu) merencanakan sidang paripurna pemilihan pada Rabu (28/9) mendatang. Maka dari itu PKS serta Hanura selaku partai politik (Parpol) pengusung pasangan Gatot-Erry diminta untuk mengirimkan dua nama cawagubsu kepada Gubernur Sumut, Jumat (9/9) lusa.

Namun, Fraksi PDI-P DPRD Sumut berencana menggagalkan sidang paripurna tersebut karena ada kekeliuruan yang telah dilakukan Pansus yakni mengabaikan parpol seperti PPN, Patriot serta PKNU yang juga terdaftar di KPUD Sumut sebagai parpol pengusung pasangan Ganteng pada Pilgubsu 2013 lalu.

“Kalau surat Kemendagri no 122.12/5718/OTDA yang dijadikan dasar melakukan sidang paripurna, maka saya jadi orang pertama yang akan meributinya,” tegas Anggota DPRD Sumut Fraksi PDIP, Sutrinso Pangaribuan dalam diskusi terbuka yang digelar Medan Jurnalis Club di Medan Club, Rabu (7/9).

Bahkan politisi muda itu mengancam akan menjadi penggagas atau inisiator untuk melakukan interplasi (hak bertanya) kepada Gubernur Sumut perihal kekeliruan tata cara pengisian kursi wakil gubernur.

“Saya siap jadi inisiator interplasi untuk masalah ini, tapi beda dengan interplasi yang sebelum-sebelumnya,” katanya seperti diberitakan Sumut Pos (Jawa Pos Group) hari ini (6/9).

Sutrisno mengaku sudah berulang kali membaca UU No 10/2016 khususnya pasal 174 dan 176. Menurutnya ada perbedaan dalam pasal tersebut, dimana pasal 174 mengatur pengisian kursi gubernur dan wakil gubernur ketika gubernur dan wakilnya berhalangan tetap.

Sedangkan pasal 176 mengatur mekanisme pengisian kursi wakil gubernur. “Ada perbedaan disana. Pasal 176 menyebut yang berhak mengusulkan nama calon wakil gubernur adalan partai politik atau gabungan partai politik, diserahkan kepada Gubernur untuk diteruskan ke DPRD dan dipilih melalui sidang paripurna,”terangnya.

“PKNU, Patriot serta PPN masih tecatat sebagai Partai Politik, dan masih diakui oleh negara, tidak ada pembubabaran partai. Jadi kenapa bisa diabaikan,”bebernya.

Mengenai apakah penting kursi wakil gubernur diisi, Sutrisno dengan lantang menyebut posisi tersebut wajib diisi. Sebab, hal itu menjadi amanah UU No 10/2016.

“Negara ini ada aturan, tidak bisa kemauan pribadi atau perorangan. Karena kursi wakil gubernur kosong lebih dari 18 bulan, maka wajib diisi, tentu dengan tata cara yang benar,”akunya.

Bukan hanya itu, Sutrisno juga sampai saat ini belum menemukan argumen yang tepat perihal pembentukan pansus pengisian kursi wakil gubernur. “Saya sudah cari alasannya, tidak ketemu. Makanya ketika sidang paripurna pembentukan pansus, saya yang merusuhi sampai akhirnya sidang diskor,”urainya.

“Sidang paripurna diskor, dilakukan rapat konsultasi yang melibatkan seluruh ketua fraksi, sampai diputuskan pembetukan pansus dilakukan melalui sistem voting. Pada saat itu saya kalah, mayoritas menyetujui, maka terbentuklah pansus,”ucapnya.

Ketua PKNU, Ikhyar Velayati Harahap mempertanyakan legalitas yang dijadikan dasar oleh pansus bekerja. Secara yuridis, dia menilai surat dari Kemendagri bernomor 122.12/5718/OTDA tidak dapat dijadikan sumber hukum yang bersifat mengikat.

Sesuai UU No 12/2011tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Pasal 7 ayat 1, disebutkan hirarki peraturan perundang undangan urutannya diantaranya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden,Peraturan Daerah Provinsi danvPeraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Jika kita lihat dari Hirarki ini, keputusan mentri ataupun peraturan mentri pun bukan bagian dari hirarki perundang undangan. Walaupun begitu, keputusan mentri ataupun peraturan mentri diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, seperti di atur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12/2011, yang berbunyi Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

“Yang menjadi pertanyaan apa status surat kemendari yang ditandatangani Dirjen Otda itu, surat edaran juga bukan. Itu hanya surat menyurat untuk arsip, artinya tidak dapat dijadikan pegangan dan tidak memiliki kekutan hukum. Terus untuk apa pansus menjadikan itu pegangan dalam bekerja, hasil akhirnya cawagubsu terpilih nanti bisa ilegal, karena prosesnya pun berjalan ilegal,” paparnya.

“PKNU sebenarnya punya niatan untuk mengusulkan nama Pak Ondim menjadi kandidat cawagubsu, tapi karena PKNU dinyatakan tidak punya hak mengusulkan nama, maka batal rencana itu,” sindirnya.

Kabag Otonomi Daerah, Biro Otda Pemprovsu, Basarin Tanjung menambahkan pengisian kursi wakil gubernur sumut merupakan domain dari parpol pengusung dan DPRD Sumut.

Kata dia, wakil gubernur memiliki beberapa tugas diantaranya membantu tugas dari Gubernur. Selain itu waki gubernur juga memiliki tugas mengkordinir SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) ketika ada temuan dari instansi pengawas seperti BPK.

Pilgubsu sendiri, lanjut dia, digelar pada Maret 2013 dan pada saat itu diusung oleh 5 partai politik. Namun, pada perjalannanya, Gubernur terpilih tersangkut masalah hukum, dan wakil secara otomatis diangkat menjadi Gubernur tepatnya dilantik oleh Presiden pada 25 Mei 2016.

“Pada perjalanannya, ada perbedaan pendapat perihal parpol mana yang berhak mengajukan nama cawagubsu. Itu hasil konsultasi pansus dengan Kemendagri dan Biro Otda Pemprovsu pada waktu itu turut mendampingi,”tambahnya.

Perwakilan PKS, Burhanuddin Siregar menilai sah-sah saja Tengku Erry selaku Gubernur Sumut tidak menginginkan ada wakilnya disisa masa jabatan 2013-2018.

Sebab, ketika berkaca pada kejadian yang lalu banyak kepala daerah dan wakilnya yang pecah kongsi ditengah jalan, padahal masa tugasnya belum berakhir.

“Sangat disayangkan hal itu terjadi, sewaktu berjuang bersama-sama, tapi begitu terpilih kenapa bisa berpisah ditengah jalan,” akunya.

Informasi terakhir yang diterimanya, bahwa DPP PKS belum memutuskan siapa nama calon yang akan diusulkan kepada Gubernur Sumut. “Batas waktu yang diberikan pansus memang dua hari lagi, walaupun saat ini belum diputuskan, saya optimis PKS akan mengirimkan nama ke Gubernur pada batas akhir pengiriman nama,” ujarnya.

Menurutnya, Provinsi Sumut terlalu besar ketika dipimpin oleh seorang Gubernur seorang diri. Maka dari itu, dia meyakini akan ada orang yang akan mengisi kursi wakil gubernur.

Ketua Pansus, Syah Afandin bersikeras bahwa pihaknya tetap akan menjalankan rencana yang telah disusun yakni melaksanakan sidang paripurna pemilihan wakil gubernur 28 September 2016 mendatang.

Pansus diakuinya telah mempergunakan uang dari APBD Provinsi Sumut dalam operasionalnya. Maka dari itu, pansus harus mampu mempertanggunjawabkan kinerjanya.

“Maka dari itu kursi wakil gubernur harus segera diisi, pansus tidak ingin gagal,” ungkap Politisi PAN ini.

Gubernur, ungkapnya, tidak memiliki hak untuk menghalang-halangi proses atau mekanisme yang berjalan di pansus. Maka dari itu, Gubernur harus menerima apapun keputusan di DPRD Sumut.

“Pansus sebenarnya tidak enak hati dengan 3 parpol pengusung lainnya yang tidak dilibatkan, tapi itu keputusan Mendagri, DPRD Provinsi itu harus tunduk kepada Mendagri, tidak seperti DPR RI. Ketika Mendagri membuat fatwa, pansus berharap PKS dan Hanura berkomunikasi dengan 3 parpol lain ketika mengusulkan nama, tapi pansus tidak bisa mengintervensi terlalu jauh,” pungkasnya.(jpg)

Respon Anda?

komentar