Peleburan Dinas Kebudayaan Itu Pelecehan

653
Pesona Indonesia
Rida K Liamsi. foto:dok
Rida K Liamsi. foto:dok

batampos.co.id – Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun sudah menyerahkan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah baru ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri, Kamis (1/9) kemarin. Satu dari sekian rencana perubahan struktur organisasi tata kerja (SOTK) tersebut adalah peleburan kembali Dinas Kebudayan ke Dinas Pariwisata.

Hal ini lantas menuai kecaman. Budayawan Melayu Rida K Liamsi bersuara lantang. “Kalau Dinas Kebudayaan dilebur ke Dinas Pariwisata itu keputusan yang sangat melecehkan dan tidak bijak serta menenggelamkan masa depan Kepri,” tegas Rida, Rabu (9/7).

Bukan tanpa alasan Rida mengutarakan hal sedemikian. Provinsi Kepulauan Riau yang telah menahbiskan diri sebagai Bunda Tanah Melayu lantas diperkuat dengan pencantuman dalam visi-misi kepala daerah, kata Rida, tidak bisa tidak kebudayaan jadi roh dan nyawanya. “Sehingga bila sampai tanpa Dinas Kebudayaan, itu kan namanya pelecehan terhadap asal-usul dan nenek moyang Melayu,” kata budayawan yang beroleh gelar Datuk Sri Lela Budaya dari Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau ini.

Peleburan kembali Dinas Kebudayaan dalam Dinas Pariwisata, dalam sudut pandang Rida, juga membuat dua urusan yang vital dan berbeda ini bakal diurus setengah hati. Tentu menjadi sesuatu yang bertolak belakang pada pembangunan pariwisata Kepri yang sudah ditetapkan sebagai pintu masuk wisata Indonesia.

“Masa depan Kepri itu di industri pariwisata. Jadi tidak boleh diurus setengah hati. Apa sih latar belakang penggabungan itu?” kata Rida penuh heran. Karena seturut pengalaman penjangnya membangun kebudayaan dan bisnis, Rida menilai, langkah peleburan ini sebagai kebijakan tidak cerdas dan tidak visioner.

Di Pekanbaru, sambung Rida, Provinsi Riau sekarang sedang menyusun peraturan daerah guna pembentukan Dinas Kebudayaan. Karena provinsi induk ini juga ingin mengukuhkan diri sebagai Bunda Tanah Melayu. “Kok Kepri malah menghapus dan meleburnya. Itu menghina kemelayuan sebagi jantung Kepri. Jangan lupa juga, visi Kepri itu kan juga menjadikan Kepri Bunda Tanah Melayu, itu kan jantungnya kebudayaan,” tegasnya.

Bukan sekadar mengacu dinamika di Provinsi Riau. Rida juga secara sadar melihat bahwasanya Presiden RI Joko Widodo punya amanat yang jelas agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyusun rencana strategis pembangunan kebudayaan Indonesia. Dipertimbangkan pula oleh Presiden Jokowi bakal melantik Menteri Kebudayaan RI. Sehingga ini terbaca sebagai momentum paling tepat agar Kepri bisa jadi pemain utama dalam wacana pembangunan kebudayaan di kancah nasional.

“Ini Kepri malah berpikir mundur seperti 10 tahun lalu sebelum Pak Sani jadi gebernur. Coba tengok Yogyakarta dan Bali, betapa maju pariwisata yang ditopang pembangunan kebudayaan. Kok Kepri tak mau belajar dari situ,” ujar Rida.

Besar harapan Rida, DPRD Provinsi Kepri dan LAM Kepri bakal berbicara dan bereaksi perihal peleburan Dinas Kebudayaan ini. Selagi ini semua masih wacana, masih ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk melawan pikiran yang, kata Rida, tidak cerdas apa pun alasannya.

“Kepri tak akan miskin kalau ngurus kebudayaan. Kebudayaanlah yang akan membesarkan Kepri ini,” tekan Rida. (muf/bpos)

Respon Anda?

komentar