Perizinan Lahan di BP Batam Tunggu Sistem Online Selesai

558
Pesona Indonesia
Peluncuran pelayanan perizinan 123J yaitu pelayanan perizinan yang bisa selesai dalam 3 jam PTSP BP Batam di Gedung Sumatera beberapa waktu lalu. foto: cecep mulyana / batampos
Peluncuran pelayanan perizinan 123J yaitu pelayanan perizinan yang bisa selesai dalam 3 jam PTSP BP Batam di Gedung Sumatera beberapa waktu lalu. foto: cecep mulyana / batampos

batampos.co.id -Pelayanan pengalokasian lahan yang terhenti dikeluhkan pengusaha properti. Pasalnya, rencana pembangunan properti di sejumlah kawasan di Batam menjadi terhenti juga, khususnya yang belum mendapatkan alokasi lahan.

Direktur Publikasi dan Humas Badan Pengusahaan (BP) Batam, Purnomo Andiantono meminta kepada para pengusaha properti agar bersabar menunggu sistem online pengalokasian lahan resmi diluncurkan.

“Alokasi lahan secara online akan segera diluncurkan. Jadi harus menunggu,” ujarnya Rabu (7/9/2016).

Saat ini, BP Batam memang tengah membenahi sistem alokasi lahan yang dianggap kacau. “Iya dong, kalau nanti kami proses, tiba-tiba terjadi masalah, kan nanti jadi ruwet lagi,” ungkapnya.

Menurut Andi, sapaan akrabnya, perbaikan sistem memang diperlukan supaya tidak ada lagi oknum-oknum tertentu yang “bermain-main” diluar sistem.

“Tidak akan ada lagi yang ‘bermain’, baik itu dari kantor lahan ataupun dari pemohon alokasi lahan karena sudah online,” jelasnya.

Pernyataan Andi ini juga menjawab keluhan dari para pengusaha properti yang protes karena terhentinya perizinan lahan di BP Batam.

“Hingga kini tak ada kejelasan, seluruh administrasi yang berkaitan dengan legalitas lahan tak bisa diproses,” kata Dewan Pertimbangan Apersi Khusus Batam, Wirya Putra Silalahi.

Akibat hal tersebut, legalitas lahan mulai dari izin peralihan hak (IPH), surat keputusan (skep), hingga fatwa planologi tak kunjung keluar sehingga bisnis properti mereka terhambat.

Mereka harus membayar bunga bank hingga ratusan juta rupiah perbulannya. “Darimana mau kita bayar. Sedangkan rumah yang kita bangun tak bisa dijual karena tak bisa KPR. Sedangkan syarat untuk KPR harus ada IPH dan sertifikat,” ungkapnya lagi.

Belum lagi tagihan dari perusahan rekanan kontraktor. “Kita yang dikejar-kejar,” ungkapnya lagi. (leo)

Respon Anda?

komentar