Husnizar Dukung Dinas Kebudayaan Berdiri Sendiri

386
Pesona Indonesia
Husnizar Hood. foto:dok
Husnizar Hood. foto:dok

batampos.co.id – Dukungan agar Dinas Kebudayaan (Disbud) Provinsi Kepulauan Riau tidak lagi dilebur ke Dinas Pariwisata mulai terdengar. Yang paling anyar, Ketua Dewan Kesenian Kepri, Husnizar Hood mulai urun dukungan. Menurut Husnizar, ada jauh lebih banyak manfaat yang bisa dituai dengan memberikan porsi bagi Disbud Kepri berdiri secara mandiri dan tidak dilebur dalam Dinas Pariwisata, apalagi Dinas Pendidikan.

Kendati keadaan keuangan memang sedang sulit akibat defisit, bukan alasan tepat jika penghematannya justru meleburkan Disbud ke satuan kerja lain.

“Kita semua tidak boleh kalah dengan keadaan. Sekali pun keuangan sedang defisit atau itu turunan aturan dari pemerintah pusat, masih ada banyak jalan keluar yang bisa ditempuh,” kata Husnizar kepada koran Batam Pos, Kamis (8/9) kemarin.

Secara pribadi, Budayawan Melayu yang juga banyak menulis puisi ini amat mendukung keberadaan sebuah instansi pemerintahan yang secara khusus kerjanya membangun dan merawat kebudayaan. Kata dia, tidak banyak daerah yang punya instansi istimewa semacam ini. Selain Kepri, hanya Yogyakarta dan Bali, dua provinsi lain yang memutuskan sektor kebudayaan dikelola oleh instansi pemerintah yang mandiri atau lain kata tidak dilebur dengan satuan kerja lain.

Tempat istimewa ini yang harus dijaga. Karena itu, bilamana punca dari wacana peleburan ini adalah defisit keuangan, masih ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk sebuah penghematan. Pun jikalau wacana peleburan ini merupakan aturan turunan dari pemerintah pusat bukan berarti lantas menerimanya begitu saja dan berdiam diri. Ia berjanji akan ikut mempelajari draf rancangan perda tentang perubahan perangkat daerah yang kini sudah ada di meja pembahasan panitia khusus di kalangan anggota legislatif.

“Kalau memang tak nak itu ada seribu cara, kalau memang nak ada seribu jalan,” ucap seniman cum Wakil Ketua II DPRD Kepri ini.

Sebuah asa yang tidak asal sembarang cakap. Husnizar menyebutkan, keberadaan dinas kebudayaan pada sebuah perangkat kerja pemerintahan sedikit-banyak bakal ikut mengedukasi masyarakat tentang arti penting nilai-nilai kebudayaan yang merupakan warisan nenek moyang. Pemeliharaan kebudayaan yang baik bakal sejalan lurus dengan menghasilkan produk-produk kesenian yang punya banyak manfaat.

Muara dari serangkaian kerja panjang pembinaan itu adalah mengenalkan nilai-nilai budaya Melayu kepada khalayak luas. “Jadi kebudayaan bukan sekadar objek yang melekat pada sektor pariwisata, tapi lebih kepada pemahaman akan nilai-nilai itu sendiri,” ungkapnya.

Hal ini tentu juga bakal semakin satu arah dengan visi-misi kepala daerah yang menginginkan Provinsi Kepri dikenal sebagai Bunda Tanah Melayu. Tanpa keberadaan dinas kebudayaan, mewujudkan cita-cita tersebut bakal makin terjal jalannya. Husnizar tidak menghendaki itu.

“Menjaga kebudayaan itu tidak bisa diukur dari anggarannya. Karena budaya adalah sesuatu yang tidak terukur nilainya. Bukan sesuatu yang bisa dilihat hari ini. Tapi nanti, oleh generasi muda yang bakal melanjutkan pembangunan Kepri ini,” pungkas Husnizar. (muf/bpos)

Respon Anda?

komentar