Kelanjutan Pembahasan Tarif PLN Batam Tunggu Komitmen dan Kejelasan dari Gubernur

433
Pesona Indonesia
Rudy Chua. foto:yusnadi
Rudy Chua. foto:yusnadi

batampos.co.id – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau, Rudy Chua menegaskan, hingga kini pihak legislatif sama sekali belum melanjutkan tahapan pembahasan usulan kenaikan tarif listrik yang diajukan PLN Batam.

Ada komitmen dan kejelasan gubernur yang hingga kini masih ditunggu Komisi II dan Komisi III DPRD Kepri. “Karena kesepakatan rapat terakhir dari Dinas ESDM dan Biro Hukum diminta mendapatkan konfirmasi final dari Pak Gubernur, apakah beliau akan melanjutkan usulan kenaikan tarif tersebut sesuai dengan suratnya atau membatalkan sesuai pernyataan di media massa,” kata Rudy, Rabu (9/7).

Sebelumnya, Wakil Ketua III DPRD Kepri, Amir Hakim pernah menyebutkan, sikap plin-plan gubernur tersebut mencuat bermula dari pernyataan Nurdin pada publik, bahwa dirinya menolak usulan kenaikan tarif listrik Batam. Padahal, kata Amir, usulan kenaikan listrik tersebut justru berasal dari Gubernur.

“Jadi yang mengusulkan kenaikan itu Pak Nurdin saat menjabat sebagai Plt Gubernur. Sekarang beliau sendiri yang menolak usulan yang diajukan sendiri,” kata Amir.

Bukan tanpa dasar Amir mengatakan hal ini. Ia mengacu pada surat gubernur kepada Ketua DPRD bernomor 015/0520/SET tertanggal 27 April 2016. Dalam poin kelima surat itu dinyatakan gubernur meminta kepada jajaran DPRD Kepri agar segera membahas dan menyetujui kenaikan usulan listrik yang diusulkan Gubernur.

Untuk diketahui, Surat Gubernur nomor 015/0520/SET yang ditujukan kepada DPRD Kepri berisi usulan persetujuan tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN Batam. Dalam poin pertamanya, Gubernur mengatakan bahwa untuk penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen merupakan kewenangan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.

Selanjutnya, Gubernur juga menjelaskan bahwa harga yang ada saat ini telah dibahas secara menyeluruh bersama dan akan dibuka ke ruang publik atau stakeholder terkait untuk harmonisasi kebijakan.

Dan dalam kelima atau penutup, Gubernur meminta agar DPRD Kepri membahas dan menyetujui usulan tarif tersebut.

Maka dari itu, Amir keheranan jika tiba-tiba Gubernur berkomentar pada sebuah media menolak rencana kenaikan tarif tenaga listrik tersebut. “Kalau mau menolak kenaikan tarif listrik, silakan saja. Tapi, tarik dulu surat terdahulu sebagai bentuk good governance,” katanya serius.

Sebab jika tidak, Amir menilai gubernur telah melakukan kebohongan publik karena meminta DPRD membahas kenaikan listrik sementara di satu sisi beliau menolak kenaikan listrik. “Jadi jangan bilang beliau menolak, sementara disatu sisi gubernur mendorong kami membahas menaikan listrik secara diam-diam. Jangan menjebak kami,” kata Amir.

Selain menunggu komitmen dan kejelasan dari gubernur, Rudy menambahkan, Komisi II DPRD juga menanti hasil laporan keuangan 2015 dari PLN Batam. Hingga kini, Rudy menyebutkan, ia dan rekan-rekannya belum menerima laporan yang sudah diminta sejak jauh-jauh hari.

Dari informasi yang terpercaya, Rudy menyebutkan ia sudah menerima laporan keuangan tersebut. “Dari data yang kami dapat bukan dari PLN Batam langsung, di tahun 2015 itu memang ada tercatat beberapa hal yang fantastis,” ungkap Rudy.

Masih dari informasi yang sama, Rudy mengatakan, keuntungan PLN Batam mencapai Rp 164 miliar. Kemudian, bila direevaluasi aset secara komprehensif kekayaan PLN Batam mencapai Rp 1.800 miliar. “Komperhensif keseluruhan yaitu laba keuntungan yang di laba usaha dan juga laba yang dicatatkan karena reevaluasi asset mereka,” terang Rudy.

Angka laba tidak terhenti sampai di sini. Rudy menambahkan masih ada laba tertahan per 31 Desember yang angkanya mencapai Rp 1.200 miliar. “Nah itu apakah termasuk hal-hal yang menjadi kewajaran yang dipertimbangkan? Bisa tuh untuk dipinjamkan kepada pemprov yang sedang kesulitan mikir defisit ini,” canda Rudy.

Adanya angka-angka yang tertera pada laporan keuangan PLN Batam kni, lantas membuat anggota komisi II ini berpikir kemungkinan adanya kekhawatiran PLN Batam akan kemungkinan adanya kesalahan intervensi dari DPRD Kepri.

“Padahal jika mereka mau menjelaskan laporan keuangan 2015-nya itu, saya rasa kami anggota dewan juga bisa memahami,” pungkasnya. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar