batampos.co.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ingin memastikan bahwa proyek pembangunan jangka panjang berjalan lancar di Batam. Sehingga mereka mensurvey data proyek-proyek tersebut karena terkait dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
“Dengan adanya komunikasi yang telah terjalin, tentu sangat membantu usulan proyek jangka panjang BP Batam,” ungkap Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askolani belum lama ini.
Menurut Askolani, banyak proyek pembangunan di BP Batam yang pengadaan dan kegiatannya lebih dari setahun. Selain Direktorat Jenderal Anggaran, DIrektorat Jenderal Kekayaan Negara juga terkait dengan aset-aset vital negara yang ada di Batam, sehingga Kemenkeu harus terus mengawasi BP Batam yang merupakan “anaknya”.
Askolani juga membahas isu teraktual terkait tarif. Ia tidak menyebutkannya secara langsung, namun kemungkinan besar terkait dengan tarif Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) Batam.
“Tarif yang ada tidak ekonomis, menyebabkan inefisiensi sehingga menghilangkan potensi,” jelasnya.
Merevisi tarif merupakan langkah terbaik karena kedepannya akan digunakan sebagai investasi ulang. “Ada manfaat ekonomis di dalamnya,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BP Batam, Hatanto Reksodipoetro mengungkapkan sangat antusias melihat Kemenkeu sangat peduli pada Batam.
“Boleh dibilang, BP Batam adalah anaknya Kemenkeu,” ujarnya.
Ia kemudian mengungkapkan BP Batam yang baru tengah giat-giatnya mencari model bisnis yang tepat dan mendayagunakan sistem online.
“Kami ingin kembangkan bisnis jangka panjang, RSOB akan dibangun sebagia lagi, begitu juga pelabuhan Kabil,” pungkasnya. (leo/koran bp)