Di Natuna Masih Ada Guru Bergaji Rp 1 Juta

491
Pesona Indonesia
Ilustrasi
Ilustrasi

batampos.co.id – Sejak tahun 2015 lalu, sekolah agama swasta dibawah Kementerian Agama di Natuna terabaikan, baik MI, MTs dan MA. Di Natuna terdapat sekitar 21 sekolah agama swasta yang dikelola yayasan yang belum mampu memberikan kesejahteraan kepada guru. Karena tidak semua guru di Natuna adalah pegawai negeri sipil.

Berdasarkan data di kantor Kementerian Agama Natuna, terdapat 256 guru mengajar di sekolah agama yang dikelola yayasan. Jumlah tersebut baru 48 orang guru status PNS, 143 guru status non PNS dan 25 guru status honorer pemerintah daerah.

Kepala Kantor Kementerian Agama Natuna, Sudar Madi mengakui, guru-guru di sekolah agama swasta dibawah Kementerian Agama di Natuna, masih mengharapkan perhatian dari pemerintah daerah. Apalagi yayasan yang mengelola sekolah belum mampu memberikan kesejahteraan.

Saat ini, katanya, terdapat 143 guru non PNS masih menerima upah dibawah dari cukup. Bahkan ada yang menerima gaji sebesar Rp 1 juta sebulan. Apalagi sejak tahun 2015 lalu, bantuan dana sekolah swasta sudah dihentikan.

“Sekarang masih ada guru harus mengajar 24 jam, supaya dapat menerima gaji Rp 1 juta sebulan. Tentu jam ngajarnya kurang, gajinya juga pasti kurang dari itu,” ungkap Sudar Madi, Kamis (8/9).

Ketua Komisi I DPRD Natuna Raja Marzui mengatakan, sekolah agama akan terancam jika tidak diberikan perhatian pemerintah daerah. Memang sejak dikeluarkan penertiban penyaluran dana hibah bansos, sekolah swasta terkena imbas.

DPRD, kata Marzuni, terus memperjuangkan nasib sekolah agama. Bahkan tahun 2016 ini Komisi I mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,2 miliar untuk kebutuhan sekolah agama yang masih swasta. Namun setelah ditingkat provinsi, usulan anggaran kembali mental.

Dijelaskan Marzuni, bantuan dana sekolah swasta dibawah Kementerian Agama tujuannya untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah, salah satunya honorarium guru. Sekolah agama swasta, memang menerima bantuan operasional sekolah, namun jumlahnya jauh dari cukup, karena diterima berdasarkan jumlah siswa.

Di Natuna, kata Marzuni, jika sekolah menerapkan biaya kepada siswa, maka sekolah tersebut akan sepi peminatnya. Berbeda sekolah swasta di kota-kota.

“Sekolah sudah gratis saja siswanya sedikit, apalagi sudah berbayar nanti. Kami khawatir, sekolah yang mengedepankan iman dan takwa ini bakal tutup,” ujar Marzuni.

Menurut Marzuni, terdapat aturan melarang memberikan bantuan hibah angaran, diantaranya LSM, Ormas, OKP dan yayasan. Namun sekolah swasta seperti MI, MTs dan MA adalah lembaga pendidikan.

“Selama ini pun, bantuan disalurkan ke sekolah, bukan ke yayasan,” kata Marzuni.

Dikatanyanya, DPRD sudah berkoordinasi dengan sekola agama swasta di Natuna agar kembali menyerahkan proposal bantuan dana kepada pemerintah daerah pada APBD 2017 ini diberikan kepada Bupati. Agar kembali dianggarkan dana bantuan sekolah agama swasta.(arn/bpos)

Respon Anda?

komentar