Pimpinan MPR Dukung KPU Melarang Terpidana Nyalon

304
Pesona Indonesia
Wakil Ketua MPR, Mahyudin. Foto: dokumen JPNN
Wakil Ketua MPR, Mahyudin. Foto: dokumen JPNN

batampos.co.id – Wakil Ketua MPR RI Mahyudin mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang terpidana untuk dicalonkan dalam pemilihan kepala daerah.

“Menurut saya itu bagus, asal undang-undangnya diperbaiki. Mungkin perlu batasan, atau sedang terpidana tidak boleh ikut pilkada, atau yang terpidana beberapa puluh tahun insaf dulu baru boleh nyalon,” ujar Mahyudin, di Bandar Lampung, seperti diberitakan JPNN, hari ini (9/9).

Memang lanjut dia, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah membolehkan terpidana dengan hukuman percobaan untuk memilih dan dipilih jadi calon kepala daerah.

“Itu kan putusan MK yang membolehkan orang terpidana hukuman cobaan untuk dapat hak politik memilih dan dipilih sebagai calon kepala daerah dan caleg,” katanya.

Tapi yng jelas sekarang KPU akan melarang yang terpidana untuk dicalonkan. Kalau orang terpidana langsung boleh nyalon lagi ujar politikus Partai Golkar itu, efek jera tidak tercapai.

“Orang akan berani salah dan masuk penjara, nanti bisa jadi caleg dan dipilih lagi. Saya kira tidak baik untuk sebuah pembelajaran,” tegasnya.

Terlepas dari putusan MK dan maunya KPU serta DPR, wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalimantan Timur menegaskan bahwa dia mengacu kepada aturan berlaku.

“Kalau undang-undangnya membolehkan, secara pribadi saya bisa apa? Makanya UU Pilkada dikaji ulang, misalnya memasukan pasal jeda minimal beberapa tahun diberi batas dan dinilai baik oleh publik. Kalau tidak terpenuhi, janganlah,” pungkasnya.(jpnn)

Respon Anda?

komentar