batampos.co.id – Pemerintah Kota Batam mendenda pelaksana proyek pembangunan pelabuhan rakyat Telagapunggur. Sebab masa waktu pengerjaan telah lewat dari waktu kontrak yang seharusnya berakhir tanggal 31 Agustus lalu.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Zulhendri mengatakan keterlambatan pembangunan terkendala mobilisasi tiang pancang. Hal itu karena perusahaan yang menyuplai tiang pancang hanya beberapa, namun permintaan tinggi.
“Jadi mereka harus antre untuk mendapatkan tiang pancang dari perusahaan penyuplai. Harusnya proyek ini selesai akhir Agustus kemarin,” kata Zulhendri di kantor Walikota Batam.
Meski begitu, pihaknya memberi dispensasi kepada pelaksana proyek karena kesalahan diluar kemampuan mereka. Pelaksana proyek diberi tengang waktu 50 hari kerja dengan membayar denda keterlambatan.
“Ini dibolehkan karena alasan di luar kemampuan mereka. Mereka juga mau membayar denda sesuai kesepakatan kontrak,” sebut Zulhendri.
Menurut dia, proses pembangunan pelabuhan itu sudah selesai setengahnya. Sehingga jika tiang pancang dipasang, bobot proyek dan bisa menambah proses hingga 25 persen. Pemasangan tiang diperkirakan tidak memakan waktu lama yakni tiga hari selesai.
“Semoga bisa cepat selesai. Karena pelabuhan ini permintaan masyarakat Nongsa, khususnya Pulau Ngenang dan sekitarnya, untuk pendaratan anak sekolah,” jelas Zulhendri.
Apabila proses pembangunan selesai maka sudah bisa langsung dipakai oleh masyarakat. Meski secara legalitas belum menjadi aset Pemko Batam.
“Karena ada jeda waktu masa pemeliharaan sebelum penyerahan dari pelaksana proyek kepada Pemko Batam,” sebut Zulhendri.
Selain pelabuhan rakyat Telagapunggur, pihaknya juga tengah menunggu penyelesaian pembangunan dua pelabuhan rakyat lainnya. Yakni Teluk Sunti Kecamatan Belakangpadang, Pulau Aweng Kecamatan Bulang.
“Untuk Teluk Sunti dan Pulau Aweng sudah hampir selesai. Bahkan lebih cepat dari rencana awal. Diperkirakan selesai Oktober,” terang Zulhendri.
Dilanjutkan Hendri, pembangunan ketiga proyek pelabuhan rakyat ini juga tak terkena dampak dari pemotongan dana alokasi khusus (DAK) dari pusat. Sebab, pengajuan dan pengerjaanya sudah jauh-jauh dari anggaran DAK transportasi daerah perbatasan tahun 2016.
“Tak ada pengaruh, malahan hampir selesai. Yang dipotong itu kan yang terlambat,” kata Zulhendri. (she/koran)