Sembilan Bulan, 13 Ribu TKI Bermasalah Dipulangkan Lewat Tanjungpinang

275
Pesona Indonesia
Rombongan TKIB perempuan yang ikut dalam deportasi dari Malaysia tiba di Pelabuhan Sri Bintan Pura, Rabu (7/9). Foto:Fatih Muftih / Batam Pos.
Rombongan TKIB perempuan yang ikut dalam deportasi dari Malaysia tiba di Pelabuhan Sri Bintan Pura, Rabu (7/9). Foto:Fatih Muftih / Batam Pos.

batampos.co.id – Dari tahun ke tahun Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Tanjungpinang tidak henti berurusan dengan hal yang sama dan terus berulang-ulang. Apalagi jika bukan perkara kepulangan ribuan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB) dari Malaysia untuk ditampung terlebih dahulu di Tanjungpinang sebelum kemudian dipulangkan ke kampung halaman.

Hingga bulan ini saja, setidaknya telah dipulangkan lebih dari 13 ribu TKIB. Jumlah ini diperkirakan terus meningkat drastis hingga akhir triwulan keempat. “Dari seluruh jumlah itu, paling tidak ada lebih dari tiga ratus bocah yang tergabung dalam rombongan deportasi,” ujar Kepala Dinsosnaker Tanjungpinang, Surjadi, kemarin.

Bila ditotal sedari awal proses penampungan TKIB di Tanjungpinang sebelum dipulangkan yang sudah berkali-kali terulang setiap tahun, Surjadi menaksir ada lebih dari seratus ribu orang. Jumlah yang bukan main-main untuk sebuah kerja tambahan pemerintah daerah.

Belum lagi ada solusi permanen mengenai deportasi ini, Surjadi menjelaskan juga telah terjadi perubahan struktur tata organisasi kerja di Kementerian Sosial yang tidak lagi mengurus penanganan para pekerja maladministrasi ini.

Sudah berulang kali, sambung Surjadi, Dinsosnaker Tanjungpinang meminta kejelasan tentang perubahan ini. Pasalnya, selain tidak di sosialisasikan ke Pemko Tanjungpinang sebagai pintu debarkasi TKIB, perihal biaya hidup, keberadaan dan pemulangan TKIB yang ada di Tanjungpinang turut jadi permasalahan lain.

“Secara lisan dari pejabat direkturnya mengatakan bahwa, TKIB bukan urusan Kemensos lagi, dikarenakan adanya perubahan SOTK di Kemensos,” katanya.

Surjadi menambahkan, seharusnya pemerintah pusat bisa lebih tanggap terhadap setiap perubahan peraturan yang ada. Agar dalam teknis pelaksanaannya di lapangan tidak terjadi kesalahpahaman. Dan juga sudah semestinya, tambah Surjadi, mulai dipikirkan atau dilakukan pembahasan sampai kapan Tanjungpinang menjadi daerah persinggahan ribuan tenaga kerja deportasi dari negara jiran.

“Solusi permanennya harus ada. Jangan sampai terus-terusan seperti ini. Kami tidak dapat berbuat banyak karena urusannya sudah G to G,” ujarnya.

Terpisah, Aryudha Yalasandi, Petugas Pendamping Pemulangan Warga Negara, Migran, Korban Perdagangan Orang dari Kemensos RI menambahkan, lebih dari 1.000 orang TKIB yang masuk ke Tanjungpinang dalam kurun waktu tiga hari terakhir ini akan segera dipulangkan.

“Kalau sesuai jadwalnya, Jumat besok (hari ini, red) mereka akan dipulangkan menggunakan KM Umsini dari pelabuhan Kijang,” ujarnya.

Yudha juga memastikan, kendati selama tiga hari terakhir rumah penampungan di Senggarang diisi lebih dari seribu orang, belum sampai terjadi kelebihan kapasitas daya tampung. Segala penanganan, perawatan, dan penjagaan masih dalam kendali. Bahkan, sejak tahun ini, kata Yudha, segala kebutuhan sehari-hari penghuni rumah penampungan TKIB ikut dibantu pembiayaannya oleh Kemensos RI.

“Seperti sabun, sandal, pakaian ganti, dan banyak hal lain lagi,” sebutnya.

Sementara bagi TKIB yang kedapatan sakit selama mengikuti proses deportasi juga mendapatkan perawatan medis secara optimal. Jikalau memang harus merujuk ke rumah sakit yang ada, kata Yudha, sudah ada mekanismenya yang bisa lekas dikerjakan.

“Perbaikan pelayanan ini yang kami terapkan dari tahun ke tahunnya. Memang tidak banyak, tapi semoga membantu sebelum pulang atau dijemput oleh saudara-saudaranya. (muf/bpos)

Respon Anda?

komentar