Urusan TKI Bermasalah Sebaiknya Diambil Alih Pemprov Kepri

342
Pesona Indonesia
Rombongan TKIB perempuan yang ikut dalam deportasi dari Malaysia tiba di Pelabuhan Sri Bintan Pura, Rabu (7/9). Foto:Fatih Muftih / Batam Pos.
Rombongan TKIB perempuan yang ikut dalam deportasi dari Malaysia tiba di Pelabuhan Sri Bintan Pura, Rabu (7/9). Foto:Fatih Muftih / Batam Pos.

batampos.co.id – Kota Tanjungpinang masih jadi tempat persinggahan para Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB) setiap tahunnya. Dari tahun ke tahun anggaran Pemerintah Kota Tanjungpinang ikut tersedot untuk pembiayaannya. Kondisi yang tak menyenangkan, apalagi di tengah deraan defisit keuangan.

Sebab itu, Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepri, Husnizar Hood berpendapat, ada baiknya urusan TKIB ini bisa diambil alih Pemprov Kepri yang punya jumlah anggaran lebih besar dari Pemko Tanjungpinang.

“Kalau di-handle Pemprov Kepri, penganggarannya bisa maksimal. Karena hasil rujukan trauma center ini kan fasilitasnya juga kurang,” kata Husnizar, usai mengunjungi rumah penampungan dalam agenda reses, kemarin.

Dari hasil kunjungan ke sana, kata Husnizar, ada banyak masukan yang disampaikan. Utamanya tentang perbaikan pelayanan-pelayanan kesehatan. Hal ini sudah tentu bakal berimbas langsung dengan fungsi keberadaan rumah sakit milik pemerintah daerah.

“Fungsi sosialnya harus tinggi. Jangan karena mereka ini TKI terus kemudian bisa diabaikan. Ini bukan lagi hitungan angka-angka, karena banyak sekali laporan orang-orang ini sudah terlantar ditelantarkan lagi di rumah sakit,” kata anggota legislatif asa dapil Tanjungpinang ini.

Segala masukan yang diterima selama reses awal bulan ini bakal disampaikan Husnizar pada rapat pembahasan bersama. Besar harapannya urusan TKI ini nantinya tidak dipandang sebelah mata.

“Ini hajat orang banyak. Jangan dibuat main-main,” pungkasnya. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar