Anggota Dewan Enam Kali Mangkir Paripurna, BKD Ditantang Bersikap Tegas

313
Pesona Indonesia

 

Rapat paripurna DPRD Kota Batam ke-1 dalam agenda penyampaian laporan reses masa persidangan ke-2 tahun 2016 yang ditunda karena banyak Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan anggota DPRD yang tidak hadir. Foto: Rezza Herdiyanto/ Batam Pos
Ilustrasi rapat paripurna. Foto: Rezza Herdiyanto/ Batam Pos

batampos.co.id – Sedikitnya empat anggota DPRD Sumut periode 2014-2019 disinyalir telah melanggar disiplin dan terancam dikenakan pergantian antar waktu (PAW) karena 6 kali mangkir sidang paripurna.

“Ada sekitar 4 orang yang terancam di PAW karena 6 kali secara berturut-turut tidak hadir paripurna,” kata Wakil Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD), Baskami Ginting, usai mengikuti rapat evaluasi BK-DPRD Sumut terkait kedisiplinan anggota dewan baik kehadiran maupun tata cara berpakaian saat mengikuti rapat-rapat komisi maupun paripurna, Kamis (8/9).

Dijelaskannya, di dalam tata tertib (Tatib) DPRD Sumut sudah diatur sanksi yang akan dikenakan kepada anggota dewan ketika mangkir 6 kali sidang paripurna.

“Saat ini sudah mengevaluasi nama-nama anggota dewan yang jumlah kehadirannya sangat minim dan selanjutnya BKD akan mengirimkan rekomendasi kepada pimpinan dewan untuk diteruskan kepada partai agar diambil sikap,” ungkap dia seperti diberitakan Sumut Pos (Jawa Pos Group) hari ini (10/9).

Sayangnya, Politisi PDI-P itu masih enggan menyebut 4 nama anggota dewan yang terancam di PAW itu. “Untuk sekarang ini, belum bisa dipublikasikan anggota dewan yang mangkir, tapi pada akhirnya nanti akan kita umumkan,” kata dia.

Bukan hanya itu, lanjut dia, BKD juga melakukan evaluasi pada setiap rapat yang dilakukan oleh seluruh alat kelengkapan dewan (AKD) seperti komisi banmus (badan musyawarah), banggar (badan anggaran), karena minimnya kehadiran anggota dewan, sering rapat-rapat diskors sampai 3 kali, akibat jumlah anggota rapat tidak kourum.

“Sidang paripurna sering kali diskors. Terkadang kita malu dengan forum komunikasi pimpinan daerah yang lebih dahulu hadir lengkap dan menunggu kehadiran anggota dewan satu per satu sampai skors ketiga kali dicabut,” ungkap dia.

Mengenai tata cara berpakaian anggota dewan juga diakuinya tidak luput dari perhatian BKD. Kata dia, di dalam tatib dewan sudah diatur tata cara berpakaian saat mengikuti paripurna maupun rapat-rapat alat kelengkapan dewan.

“Sebenarnya tidak alasan bagi anggota dewan tidak memakai pakaian yang sudah ditetapkan dalam tatib dewan, karena anggaran untuk pengadaan pakaian anggota dewan sudah ditanggung APBD Sumut,” tegas dia.

Sebelumnya, anggota DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan berharap BKD fokus terhadap tufoksinya. Menurutnya, hal utama yang harus dikerjakan BKD ialah mengevaluasi kinerja anggota dewan yang tidak pernah hadir.

“Jangan BKD sibuk mengurusi pakaian saat sidang paripurna, saya sengaja memang pakai baju batik saat sidang paripurna biar dipanggil BKD. Ketika dipanggil, saya akan pertanyakan kinerja BKD soal anggota dewan yang sering mangkir dan tidak menjalankan tugasnya,” ungkap Sutrisno. (jpg)

Respon Anda?

komentar