BRG-RAPP Sepakat Hentikan Garap Lahan Gambut

337
Pesona Indonesia
Foto ilustrasi: dokumen JPNN.Com
Foto ilustrasi: dokumen JPNN.Com

batampos.co.id – Penggarapan lahan gambut yang sedang berlangsung di areal anak perusahaan PT Riau Andalan Pulp And Paper (RAPP) di Pulau Padang, Kepulauan Meranti, dihentikan sementara (moratorium) sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo 2015 lalu.

Kesepakatan ini juga peringatan bagi seluruh perusahaan termasuk di Riau, yang areal konsensinya terdapat lahan gambut.

Demikian poin kesepakatan pertemuan antara Menteri LHK Siti Nurbaya, Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono dan jajaran, Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead, serta Presiden Direktur PT RAPP Tony Wenas di Jakarta, Jumat (9/9) kemarin.

Nazir mengatakan RAPP sepakat untuk melakukan upaya dalam pengelolaan dan perlindungan gambut di area konsesinya yang bersengketa dengan masyarakat di Pulau Padang, sementara pemetaan kesatuan hidrologis gambut masih dikerjakan oleh BRG bersama KLHK di seluruh Indonesia sampai akhir tahun.

“Perusahaan sepakat di area yang sedang berkonflik ini memang dihentikan untuk sementara dan konflik sosialnya itu perusahaan mempersilahkan pemerintah, mungkin juga mengajak NGO turun dan berdialog dengan masyarakat untuk capai kesepakatan,” kata Nazir usai pertemuan tersebut seperti diberitakan Riau Pos (Jawa Pos Group) hari ini (10/9).

Di area yang sidak BRG, kata Nazir, ada aspirasi dari masyarakat supaya kawasan yang sebelumnya merupakan perkebunan rakyat yang ditanami sagu, tetap bisa dikelola oleh masyarakat untuk berkebun. “Perushaan juga bersedia. Tadinya kebun sagu,” tukas pria yang dilantik Presiden Joko Widodo pada 18 Januari 2016.

Dalam melakukan aktivitas, PT RAPP menyepakati adanya revisi terhadap Rencana Kerja Umum (RKU) disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2014 tentang Restorasi Gambut yang dalam tahap revisi. PP ini nantinya akan menjabarkan gambut yang berfungsi lindung, maupun budidaya termasuk di konsesi perusahaan.

Kemudian, perusahaan juga bersedia melakukan kerja restorasi gambut tidak hanya di area mereka tapi juga kawasan gambut yang bertetangga dengan konsensi. Sebab restorasi gambut tidak hanya bersifat parsial melainkan kesatuan ekosistem. Ini yang akan dituntaskan BRG sebagai program prioritas, terutama di Kepulauan meranti.

Tony Wenas atas nama PT RAPP ketika itu menyampaikan permintaan maaf kepada pemerintah terutama Kepala BRG Nazir Foead, atas penerimaan security perusahaan yang diakuinya sebagai satu kesalahan standar operasional presdur (SOP) internal. Sebab, petugasnya di lapangan tidak melaporkan kedatangan tim ke pimpinannya maupun atase manejernya.

“Saya atas nama RAPP maupun pribadi menyampaikan permohonan maaf kepada kepala BRG. Kami telah menindak tegas dan mereview kembali SOP tersebut agar dapat dipastikan bahwa itu tidak terjadi lagi. Memang pemerintah selalu punya hak masuk ke wilayah konsensi kami. Bahwa kami mendapat lahan itu dari pemerintah,” kata Tony.

Ia juga menguatkan statemen Nazir soal kesepakatan dalam melakukan restorasi baik di dalam maupun di luar wilayah konsesi perusahaan. “Seperti disampaikan Pak Nazir, kami kooperatif dengan pemerintah dan akan melaksanakan komitmen. Antara lain merestorasi di luar konsesi kami tapi dalam satukesatuan lahan di Pulau Padang,” tambahnya.

Sekjen KLHK Bambang Hendroyono mengatakan sejak 2013-2014, secara bertahap memang ada 14 desa di sekitar konsesi PT RAPP yang difasilitasi melalui pemetaan partisipatif. 11 Desa di antaranya sudah diselesaikan dengan baik. Sementara sisanya desa Bagan Melibur, Lungkit, Mengkirau, hingga saat ini terus diperbaiki tata kelolanya.

“Tidak ada yang mengkhawatirkan di sana karena pihak perusahaan sampai hari ini melakukan pengelolaan berbasis masyarakat. Tiga desa ini akan sama-sama melihat konsesi yang berbasis rakyat ini bagaimana tata kelolanya ke depan,” ujar Bambang.

Mengenai sanksi administrasi untuk PT RAPP atas perlakuan terhadap Nazir, pihaknya menyebutkan telah memberikan teguran lisan kepada manajemen perusahaan. Bagaimana konsep ke depan, Bambang memastikan ada perbaikan RKU setelah revisi PP 71 selesai dilakukan. Poin utamanya adalah tata kelola gambut disesuaikan dengan fungsi lindung dan budidaya.

“Jadi tidak boleh ada lagi pembukaan baru di areal gambut, pembuatan saluran drainase yang mengakibatkan kekeringan dan tidak boleh membuka lahan dengan membakar,” tegasnya.(jpg)

Respon Anda?

komentar