Gubernur Bantah Terlibat Pemberhentian Petinggi Golkar Lampung

1192
Pesona Indonesia
Ilustrasi
Ilustrasi

batampos.co.id – Pemberhentian M. Alzier Dianis Thabranie sebagai Ketua DPD I Partai Golkar (PG) Lampung jadi bahasan hangat. Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo dalam kapasitas sebagai pembina partai politik di daerah angkat bicara.

Gubernur M. Ridho Ficardo menyatakan, dirinya tak cawe-cawe alias turut campur urusan internal partai politik (parpol). Termasuk urusan perubahan kepengurusan sebuah parpol. Namun, Ridho menyatakan, dirinya punya kepentingan agar situasi politik tetap berjalan baik. Sebab, dengan situasi politik yang baik otomatis pembangunan di Lampung juga bisa berjalan lancar.

“Nggak lah. Kan itu keputusan internal Golkar. Saya tidak ikut cawe-cawe dalam keluarnya keputusan di Golkar itu,” ujarnya seperti diberitakan Babel Pos (Jawa Pos Group) hari ini (10/9).

Menurut Ridho, PG pasti punya mekanisme dan pertimbangan matang dalam mengganti kepengurusan. Sebagai Gubernur dan pembina politik di daerah, Ridho menghormati dan menghargai keputusan DPP PG merubah kepengurusan DPD I PG Lampung.

Sebagai partai pendukung pemerintah, keberadaan PG diharapkan bisa memberikan suasana yang baik dan kondusif. Sehingga pembangunan di daerah bisa berjalan lancar. Terlebih, lanjut Gubernur, dalam kondisi sulit seperti sekarang ini.

“Tentunya kita membutuhkan dukungan-dukungan para elit politik. Sehingga di situasi sulit ini tidak akan membuat Lampung semakin sulit,” tegasnya.

Pernyataan ini sekaligus jawaban Ridho atas kabar spekulasi yang bergulir di media sosial. Dia disebut-sebut punya andil melengserkan Alzier. Spekulasi ini muncul setelah Foto Ridho bersama Plt Ketua DPD I PG Lampung Lodewijk F. Paulus dan kader PG Lampung MW. Heru Sambodo beredar luas di media sosial.

Ridho menjelaskan dia punya hubungan baik dengan kader-kader PG. Termasuk dengan Lodewijk F. Paulus, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD I PG Lampung. Mantan Danjen Kopassus itu, menurut Ridho, adalah orang yang melatih dirinya jadi mahir menembak.

Begitu juga hubungannya dengan MW. Heru Sambodo, kader DPD I PG lainnya yang juga putera Alzier. Meskipun Heru punya pandangan politik yang berbeda dengan ayahnya, dimana Heru saat konflik internal PG mengemuka berada di kubu Agung Laksono. Sedangkan sang ayah dipihak Aburizal Bakrie. Walau demikian, Ridho tetap menjalin hubungan baik dengan Heru.

Tetapi, Ridho kembali menegaskan, hubungan tersebut tak berarti dirinya bisa turut campur dalam urusan internal PG. Ke depan, Ridho menyatakan mendukung siapapun yang jadi ketua definitif PG Lampung.

Pada bagian lain, Heru membenarkan sering bertemu Ridho. Sebab, dia selama ini memang berteman baik. Dia juga mengenal baik Lodewijk.

Terkait beredarnya foto tersebut, Heru membenarkannya. Ketiganya bertemu di Jakarta. Dan itu sekitar sebulan lalu. Tetapi kata Heru, pertemuan tersebut hanyalah pertemuan biasa. Dan tidak membahas politik. “Hanya ngobrol saja. Bertemu sahabat, masak nggak boleh,” ucapnya, kemarin.

Selama berhubungan dengan Ridho Heru menegaskan, Gubernur M. Ridho Ficardo tidak pernah ikut campur berkenaan dengan PG. Tapi, lanjut Heru, Gubernur juga adalah pembina parpol di Lampung.

“Mungkin di Lampung tahu saya dan pak gub kenal sudah lama. Wajar namanya berteman, ngobrol, bertemu masak nggak boleh. Terkait Lodewijk, itu senior kita, dan saya kenal pak Lodewijk bukan baru. Dia punya pengalaman luar biasa, dia mantan pemimpin di tingkat negara. memimpin pasukan di tingkat nasional. Menurut saya luar biasa,” ucapnya.

Era kepemimpinan Alzier berakhir setelah DPP PG menerbitkan surat keputusan (SK) dengan nomor KEP- 149/DPP/Golkar/ IX/2016. SK itu tentang pemberhentian Alzier dari jabatan ketua DPD I Golkar Lampung.

Dalam SK yang ditandatangani oleh Ketua Umum PG Setya Novanto dan Sekjen Idrus Marham tertanggal 8 September itu disebutkan, Alzier digantikan Letjen TNI (pur.) Lodewijk Freidrich Paulus sebagai Plt. ketua DPD PG Lampung dengan dibantu oleh Ariyadi Achmad (Wasekjen DPP PG wilayah Sumatera III).

Isi surat antara lain memperhatikan hasil keputusan rapat DPP PG tanggal 19 Agustus yang membahas masalah-masalah daerah. Lalu laporan dan rekomendasi dari Tim Fact Finding (TPF) DPP PG tanggal 2 September 2016. Selanjutnya, hasil keputusan rapat terbatas yang dipimpin ketua umum pada 5 September 2016.

’’Asli, SK itu asli. Baru saja ditandatangani oleh Pak Ketum Setya Novanto dan Pak Sekjen Idrus Marham jam 4 sore. Memang belum dikirim ke DPD I PG Lampung. Rencananya usai Idul Adha kami ke Lampung,” kata Ariyadi Ahmad via ponselnya.

Pemicunya, TPF menginvestigasi perintah DPD I PG Lampung ke fraksi PG itu terkait penundaan APBD Lampung. DPP PG berpendapat, langkah itu bisa mengganggu stabilitas politik dan jalannya pemerintahan di Lampung. Sementara, garis PG sekarang adalah mendukung pemerintah.

DPP PG juga menilai DPD I PG Lampung gagal melakukan rekonsiliasi sebagaimana diamanatkan dalam Munaslub PG 2016. DPD I PG Lampung menyatakan telah memaksakan kehendak. Yakni dengan memberi sanksi terhadap kader yang dianggap tak sejalan dengan kebijakan ketua DPD I PG Lampung. (jpg)

Respon Anda?

komentar