Pengelolaan Dana Desa harus Transparan

BADAN PUBLIK TRANSPRAN: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Sandjojo menyerahkan penghargaan kepada Bupati Dharmasraya, Sutan Riska, saat Penganugerahan Pemeringkatan Badan Publik 2016, di Hotel Bumiminang, kemarin--sy.ridwan/padang ekspres
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Sandjojo menyerahkan penghargaan kepada Bupati Dharmasraya, Sutan Riska, saat Penganugerahan Pemeringkatan Badan Publik 2016, di Hotel Bumiminang, kemarin. Foto: sy.ridwan/padang ekspres/jpg

batampos.co.id — Kesadaran penyelenggara publik dalam menyerahkan kuisoner Penilaian Mandiri atau Self Assesment Questioner (SAQ) tahun 2016 masih rendah.

Dari 303 kuisoner yang dikirimkan Komisi Informasi (KI) Sumbar ke penyelenggara publik, hanya 131 kuisoner yang dikembalikan. Penyelenggara publik di bidang pendidikan paling banyak yang tak menyerahkan kuisoner tersebut.

Hal ini diungkap Ketua Komisi Informasi (KI) Sumbar Syamsu Rizal saat penganugerahan pemeringkatan badan publik tahun 2016 di Hotel Bumi Minang, Kamis (8/9). “Tahun ini merupakan tahun kedua, kami memberikan penganugerahan pemeringkatan badan publik. Tahun lalu, penyerahan penghargaan dilakukan oleh Ketua DPD RI Irman Gusman. Untuk yang kedua ini dilakukan Menteri DesaPembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sanjojo,” ujarnya.

Ia menyebutkan, alasan penyerahan penganugerahan tersebut karena pada tahun ini, ada penambahan kategori penganugerahan. Di mana, pada tahun ini, KI melakukan pemeringkatan terhadap nagari atau desa yang mengelola dana desa secara transparan. Maka dari itu, Mendes diundang untuk memberikan langsung penganugerahan tersebut.

Syamsu Rizal juga menyebutkan, beberapa hari sebelumnya, pihaknya telah mengekspose di media massa, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tak menyerahkan kuisoner . Sesuai UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, KI berwenang untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi oleh badan publik. Salah satu bentuk evaluasi yang dilakukan adalah melalui kegiatan pemeringkatan badan publik yang memiliki arti penting dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi.

“Kami minta pada Gubernur kala itu untuk mengevaluasi pimpinan SKPD yang tak menyerahkan kuisoner tersebut. Pimpinan SKPD punya kewajiban untuk melaksanakan peraturan perundang- undangan,” tukasnya seperti diberitakan Padang Ekspress (Jawa Pos Group) hari ini (10/9).

Sebutnya, dalam pelaksanaan tugas KI selama ini, dukungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi ( Dishub Komimfo) Sumbar sudah cukup banyak termasuk juga dukungan dari KI pusat. Berkat dukungan Dishub dan KI Pusat, makanya pemeringkatan badan publik tahun 2016 ini dapat dilakukan kembali.

Syamsu Rizal menuturkan ada tujuh kategori pemeringkatan badan publik tahun ini yakni kategori nagari atau desa, instansi vertikal SKPD Provinsi Sumbar, BUMD/BUMN, Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta, kabupaten/ kota dan partai politik. Untuk masing- masing kategori sudah ada tiga terbaik (selengkapnya lihat grafis).

Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Evi Trisulo menyebutkan, banyaknya badan publik yang tak menyerahkan kuisoner sudah merupakan tolok ukur terhadap keterbukaan informasi publik. Sebutnya, dengan suksesnya pemeringkatan badan publik tersebut, maka ini sudah menunjukan komitmen dari pimpinan daerah di Sumbar terhadap keterbukaan informasi publik.

Sebutnya, terkait dengan keterbukaan informasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa memang sudah harus dimulai dari perencanaan dana desa tersebut termasuk di dalamnya dalam perekrutan terhadap tenaga pendamping desa.

“ Pengelolaan dan pemanfaatan dana desa harus dilakukan secara transparan,” ucapnya.

Evi juga mengapresiasi kerja KI Sumbar karena baru dua tahun terbentuk, kinerjanya sudah bagus dan dapat mendorong keterbukaan informasi publik di Sumbar. Keterbukaan informasi publik merupakan sesuatu yang tidak bisa dielakkan.

“Sumbar kaya akan budaya dan di sini nagari merupakan badan publik, karena memiliki kewenangan mengelola dana desa. Oleh sebab itu, masyarakat berhak tau pemanfaatan dana tersebut,” ucap Evi Trisulo.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyebutkan penilaian pemeringkatan badan publik yang telah dilakukan KI tentunya sudah objektif dan ini akan lebih memotivasi untuk melakukan keterbukaan informasi,

“Keterbukaan informasi merupakan hak dari masyarakat, maka wajarlah masyarakat untuk mengetahui penggunaan anggaran yang digunakan badan publik,” ucapnya.

Irwan juga menginggatkan agar badan pubik bekerjalah sesuai dengan prosedur dan ikut aturan, agar masyarakat dapat menilai dengan baik.

Sebut Irwan lagi di era keterbukaan informasi publik ini, tentu informasi mesti disampaikan kepada masyarakat, namun perlu dipahami dan dimaklumi ada beberapa informasi yang tidak perlu publikasikan, dan para wartawan mesti memaklumi itu.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Sandjojo menyebutkan, rangka mendukung upaya keterbukaan informasi publik di level desa, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi berkomitmen untuk terus berupaya memberikan informasi penting terkait penyelenggaraan pembangunan desa dalam setiap kegiatan eksternal.

“Pada tahun 2016, pemerintah telah menyalurkan dana desa sebesar Rp 46,8 triliun, di mana setiap desa akan memperoleh sekitar 600 juta. Untuk memastikan pengelolaan dana desa berjalan dengan baik, diperlukan upaya pengawasan semua pihak yang tentunya harus didukung dengan keterbukaan informasi,” ujarnya.

Keterbukaan informasi desa merupakan salah satu poin penting untuk membangun tata kelola pemerintahan desa yang baik, bermartabat dan mandiri. Oleh karena itulah, sudah seharusnya sikap keterbukaan harus melekat sebagai tugas pokok pemerintahan desa.

“Saya meminta Komisi Informasi untuk membantu memantau dan mendorong kepada desa untuk terbuka dalam pengelolaan dana desa. Sampaikan ke saya jika ada yang perlu disampaikan,” ujar Mendes.

Peningkatan ekonomi desa, pengetasan daerah tertinggal, dan pengembangan kawasan transmigrasi menjadi kota mandiri, kata Menteri Eko, tidak akan mungkin terlaksana tanpa ada dukungan semua pihak.

“Sinergitas dari pelaku ekonomi, perbankan, perguruan tinggi, hingga masyarakatnya, akan menjadikan tujuan desa membangun sesuai dengan rencana,” ujarnya. (jpg)

Daftar Penerima Penganugerahan KI Sumbar

1. Kategori nagari / desa

– Dharmasraya

– Padangpariaman

– Kota Payakumbuh

2. Kategori SKPD Pemprov

– Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD)

– Sekretariat DPRD

– Dinas Peternakan

3. Instansi Vertikal

– KPU Sunbar

– PTUN

– BPS

4. Kategori Nagari

– Sungaibuluh Kabupaten Dharmasraya

– Lubukpandan Kabupaten Padangpariaman

– Sungayang Kabupaten Tanahdatar

5. Kategori BUMD/ BUMN

– PT Semen Padang

– PDAM Padangpanjang

– PDAM Payakumbuh

6. Kategori PTN/ PTS

– Unand

– Diniyah Putri Padangpanjang

– STIKIP PGRI Sumbar

7. Parpol

– Nasdem

– PDIP

– PKB

Respon Anda?

komentar