Pengembangan Listrik Pedesaan Jadi Tanggungjawab Distamben

558
Pesona Indonesia
Ilustrasi
Ilustrasi

batampos.co.id – Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi Kepri, Muhammad Darwin mengatakan seiring akan berubahnya struktur perangkat daerah, turut merubuh struktur organisasi di Distamben Kepri. Apalagi terhitung Tahun Anggaran (TA) 2017 sudah mengambil alih sejumlah kewenangan pertambangan dari Kabupaten/Kota di Kepri.

“Dalam UU Nomor 23 menyebutkan pengawasan pertambangan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Tentu peralihan ini, akan merubah struktur organisasi kita,” ujar Darwin menjawab pertanyaan Batam Pos, kemarin.

Disebutkannya, sejumlah personel di Distamben Kepri yang sudah pernah mengikuti pelatihan pertambangan dan minyak dan gas (migas) ditarik ke ke pusat. Yakni Inspektur Pertambangan (IP) dan Inspektur (Migas). Dikatakannya secara keseluruhan adalah personel yang diambil alih oleh pusat.

“Bagi yang punya jabatan bisa memilih untuk tetap bertahan. Karena memang tidak semua kewenangan diambil alih oleh pusat,” jelasnya.

Masih kata Darwin, menyiasati hal ini, pihaknya juga sudah membuat rencana kerja. Yakni personel-personel yang ada di Distamben Kabupaten/Kota yang mengantongi kualifikasi teknis ditarik ke Provinsi. Disebutkannya dari seluruh kabupaten/kota ada 27 personel yang akan bekerja di Distamben Kepri.

“Tugas dan kewenangan yang dipegang Distamben Kepri menyangkut pembinaan perizanan, pengusahaan sama konservasi. Atas kebijakan tersebut akan timbulnya struktur organisasi yang baru nantinya,” papar Darwin.

Diungkapkannya, struktur baru yang diwacanakan adalah seperti Bidang Biolohi Air Tanah (Bidang Meneral, sebelumnya). Selain ada bidang energi dan bidang kelistrikan. Karena ruang lingkung kerja semakin luas, yakni menyangkut kabupaten/kota. Pola yang rencananya akan digunakan dalam pelaksanaan kerja nanti adalah pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau Cabang Dinas.

“Untuk teknisnya nanti, akan diatur dalam Peraturan Gubernur. Karena perda SOTK yang diajukan adalah menyangkut struktur badannya saja. Secara hukum struktur ini akan berlaku Januari mendatang,” paparnya lagi.

Ditambahkannya, peralihan tugas bukan hanya orang, tetapi perlengkapan aset. Karena kedepannya, urusan listrik desa menjadi tanggungjawab Provinsi Kepri secara penuh. “Istilahnya P3D, yakni personel, perlengkapan, pendanaan dan Dokumen,” tutupnya. (jpg/bpos)

Respon Anda?

komentar