RPJMD Anambas TitikBeratkan Pengawasan Program Kerja SKPD

313
Pesona Indonesia
Rapat paripurna Ranperda tentang RPJMD Pemerintahan Kabupaten Anambas. foto:syahid/batampos
Penandatanganan Ranperda tentang RPJMD menjadi Perda Pemerintahan Kabupaten Anambas. foto:syahid/batampos

batampos.co.id – Beban kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas kian berat. Dalam rapat paripurna DPRD pengambilan persetujuan bersama terhadap Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021, sejumlah fraksi lebih menitikberatkan pengawasan ketat Pemerintah Daerah terhadap kinerja SKPD dalam melaksanakan sejumlah program yang menjadi visi misi kepala daerah lima tahun ke depan.

Fraksi PPP Plus misalnya. Dalam pandangan akhir fraksi terhadap Ranperda tentang RPJMD, menyetujui agar ranperda tersebut disahkan tapi dengan beberapa catatan. Diantaranya meminta kepada Pemerintah Daerah lebih ketat dalam mengawasi program yang ada pada setiap SKPD. Mereka pun juga meminta janji visi misi kepala daerah untuk bisa dibuktikan dengan kerja nyata selama lima tahun ke depan.

“Pemerintah daerah harus mengawasi program yang ada di SKPD agar penyerapan maksimal dan tepat sasaran,” ungkap ketua fraksi PPP Plus Asnidar melalui ketua pansus RPJMD Rocky Hasudungan Sinaga.

Rocky juga menyampaikan bahwasanya untuk Fraksi PDI Plus dalam pandangan akhirnya juga meminta Pemerintah Daerah rutin mendorong SKDP dalam menjalankan program-program kerja. PDI Plus meminta Pemerintah Daerah mengukur kemampuan SKPD dan menyarankan kepada Pemerintah perlu menyesuaikan RPJMD ini ketika Ranperda Sistem Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) disahkan menjadi Perda.

“Terutama terkait tugas dan kewenangan SKPD yang sebagai penanggungjawab program dan kegiatan di RPJMD,” ungkap Rocky.

Meski keseluruhan fraksi menyetujui Ranperda RPJMD disahkan menjadi Perda, pihaknya memandang perlu asumsi dan rencana mitigasi dalam rencana pembangunan yang disusun dalam dokumen RPJMD.

Menurutnya, rencana mitigasi ini yang kerap kali diabaikan, sementara dalam pelaksanaan pembangunan kerap kali meleset karena sejumlah faktor. Seperti target penerimaan daerah yang meleset yang pada akhirnya berdampak pada defisit anggaran.

“Oleh karena itu, Pemerintah Daerah sebaiknya juga mencatumkan rencana mitigasi jika seandainya asumsi-asumsi yang terbangun di awal kemudian tidak sesuai dengan perkembangan di kemudian hari,” ungkapnya.

Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Abdul Haris, mengapresiasi persetujuan dari fraksi terhadap RPJMD ini. Pemerintah daerah pun menurutnya berkomitmen untuk membangun visi misi Anambas yang sejalan dengan RPJMD. Ia pun optimis ketika disinggung ada hambatan salah satunya mengenai perubahan SOTK yang berdampak pada perampingan sejumlah bidang dalam organisasi kepemerintahan dalam melaksanakan sejumlah program yang masuk ke dalam visi misi kepala daerah selama lima tahun ke depan itu.

“Terimakasih saya ucapkan kepada DPRD Anambas yang telah bekerjasama dengan baik semoga kedepan hal ini dapat kita jaga,” ungkapnya.

Ia menambahkan, untuk penyampaian Ranperda SOTK dijadwalkan akan disampaikan setelah hari raya Idul Adha. Perubahan SOTK ini pula yang diakui Wakil Bupati Wan Zuhendra tidak berpengaruh pada capaian program di setiap SKPD. “Perubahan SOTK ini sifatnya menyesuaikan. Untuk penyampaiannya, dari proses sampai ke Perda direncanakan selesai lebaran,” tutupnya. (sya/bpos)

Respon Anda?

komentar