Korpri Bisa Jadi Agen Perubahan

290
Pesona Indonesia
Sekjen Korpri Dr. Ir Bima Haria Wibisana MSIS
Sekjen Korpri Dr. Ir Bima Haria Wibisana MSIS

Korpri sebenarnya bisa menjadi agen perubahan bangsa Indonesia yang lebih baik. Syaratnya, anggota Korpri harus kompak, sehingga bisa memiliki pengaruh yang besar pada bangsa ini.

Sekjen Korpri Dr. Ir Bima Haria Wibisana MSIS menilai lebih mudah memulai perubahan dari anggotanya yang 4,5 juta jiwa itu. Sebab, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjadi anggota Korpri adalah bagian dari masyarakat. Sehingga, memperbaiki kondisi masyarakat yang kini karut marut dengan berbagai masalah kronik seperti korupsi juga akan lebih mudah.

“Rasa-rasanya memulai dari 250 juta masyarakat Indonesia sulit. Mengapa kita tidak mulai dari 4,5 juta warga Korpri,” ujar Bima.

Jika tidak dilakukan, maka kondisi pemerintahan pun tidak akan pernah lebih baik. Sebab, ahli sistem informasi itu, menilai korupsi sudah membudaya di Indonesia saat ini.

Anggota Korpri adalah bagian dari 250 juta orang dengan budaya itu. Maka, tidak mungkin mengharapkan kinerja PNS, lebih baik dari kultur masyarakatnya.

“Bagaimana mungkin di sebuah kampung maling, lahir seorang polisi. Tidak mungkin kan?” kata dia saat berbincang dengan Korpri.id di kantornya, Jakarta, Jum’at (9/9/2016)

Dalam pandangan Bima, sifat koruptif sudah menjangkiti seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya di lingkungan PNS. Di kalangan swasta dan masyarakat pun sudah menjadi pemandangan biasa. Untuk indent membeli mobil saja kita harus menyuap dealer, masuk sekolah juga begitu dan banyak lagi. Namun, kita tidak pernah menyatakan korupsi sudah menjadi budaya saat ini.

Syarat untuk menjadi agen perubahan, anggota Korpri harus kompak terlebih dahulu, sehingga terbangun korsa Korpri. Untuk mencapai kekompakan itu, Korpri juga harus memiliki aturan.

“Perlu self regulation. Yang maju harus betul-betul pejuang, jika ada yang berpretensi politik singkirkan saja,” begitu Bima menjelaskan.

Dengan begitu, Korpri akan menjadi entitas yang berpengaruh dan memiliki bargaining position. Maka kepala daerah tidak bisa menekan PNS anggota Korpri untuk mengikuti niat jeleknya.

“Jika ada bupati mengancam memecat PNS karena keinginannya tidak dituruti, seluruh PNS Kabupaten itu bisa mengancam mogok,” kata Bima.

Bima mengharapkan anggota Korpri untuk saling bergandengan tangan membentuk soliditas seperti itu. Dia mencontohkan ikan salem yang kecil secara individu, tetapi bisa membuat predatornya bingung ketika berkumpul dalam jumlah sangat banyak.

Kekompakan menurut ahli mesin pesawat terbang itu, juga akan membuat PNS dan Korpri membangun barrier dari berbagai macam intervensi. Kalau anggota Korpri kompak, organsasi itu tidak akan mudah diombang-ambing oleh kekuatan yang mengajak pada keburukan.

Untuk, mencapai kekompakan itu, maka anggota Korpri harus tenang kondisi psikologinya. Setelah itu, baru mengarah kepada pembenahan organisasi. Misalnya, struktur Korpri di daerah harus jelas. Pada gilirannya, Korpri bisa mempengaruhi komunitas yang lebih besar lagi yaitu masyarakat Indonesia. (*)

Respon Anda?

komentar