Soal Truk Batu Bara Lintasi Jalan Umum, Dewan Panggil Dishub-Ditlantas

700
Pesona Indonesia
Truk pengangkut tanah saat melintas di Jalan Raya Engku Putri Batamcentre tanpa menggunakan penutup. Foto: Dalil Harahap/ Batam Pos
Ilustrasi. Foto: Dalil Harahap/ Batam Pos

batampos.co.id – Dinas perhubungan, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, terkesan saling lempar. Yakni terkait masih melintasnya truk angkutan batu bara di jalan umum. Setahun izin operasional yang diberikan gubernur Sumsel, telah berakhir 26 Agustus lalu. Kemudian ditambah dispensasi lagi 10 hari, karena jalan khusus PT Servo dan PT Evi belum juga bisa digunakan.

Yulius Maulana dari Komisi IV DPRD Sumsel, meminta aparat Dishub maupun Ditlantas bertindak tegas. Agar dapat menertibkan angkutan batubara yang melanggar tersebut. “Kita minta itu ditertibkan. Karena sudah menyalahi aturan, kendaraan truk batu bara tidak boleh lewat di jalan umum,” tegasnya, kemarin (9/9).

Selama ini, sambung Yulius, Pemprov Sumsel sudah memberikan toleransi cukup lama. Pengusaha batu bara diminta untuk komitmen. Karena seharusnya truk batubara melewati jalan khusus, dan bukan jalan umum. “Bila tidak dipatuhi rencananya kami akan memanggil kembali pihak terkait (Dishub, Ditlantas, transporter),” pungkasnya.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Pemprov Sumsel, Nasrun Umar, menegaskan pemprov Sumsel belum memperpanjang izin transporter (angkutan batu bara), sejak berakhir 26 Agustus lalu. “Sebenarnya ini bukan ranah kami, melainkan ranah pemda (pemerintah daerah), dishub dan instasi terkait. Sebab mereka yang punya wilayah,” akunya.

Berarti, kewenangan tersebut ada pada pemkab/pemkot yang daerahnya dilintas truk angkutan batu bara. Terkait aksi warga yang mengancam akan menertibkan sendiri truk angkutan batu bara, menurut Nasrun itu buntut dari kekesalan. Apalagi memang mereka beroperasional dan melintas tanpa izin. “Sebenarnya hal ini (aksi, red) tidak harus terjadi. Kalau saja, semua pihak mau cooling down,” ucap dia.

Untuk itu, lanjut Nasrun, waktu dekat pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait mulai dari Kadishub Kabupaten/Kota dan pihak kepolisian guna menindaklanjuti kejadian ini. “Kami pun akan segera turun ke lapangan mengantisipasi kejadian ini,” tukasnya

Sementara, Kepala Dishub Pemkab Lahat, Eduar Kohar mengatakan permasalahan angkutan batubara menjadi hal yang kompleks. Menurutnya Dishub Lahat sebatas melakukan pengawasan, sebab sebagian besar truk angkutan batubara menggunakan plat nopol luar kabupaten Lahat.

Sebagian besar masih menggunakan nopol provinsi Lampung. “Kalau mereka memakai plat nomor Lahat, kita bisa berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan Samsat terkait, win-win solution bagi truk batubara,” ujarnya.

Disisi lain Eduar mengimbau pengusaha transportir bisa bekerjasama dengan mengubah plat kendaraannya ke kabupaten Lahat. Selain bisa memberikan PAD terhadap daerah, juga bisa memberi kesempatan Dishub Lahat mengontrol kendaraan dan sopir nakal.

Senada dikatakan Kepala Dishub Pemkab Muara Enim, Drs H Fathurrahman MM melalui Kabid Angkutan Akmaluddin SH MH. Dia mengaku sudah menerima salinan surat edaran dari Dishub Sumsel terkait larangan truk batubara melewati jalan umum.  “Tentu kita patuhi sesuai instruksi Kepala Dinas Perhubungan Sumsel. Tinggal diperkuat lagi dan memerlukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Polres,”ujar Akmaluddin.

Lanjut Akmaludin, dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan rapat sesuai perintah Bupati Muara Enim menindaklanjuti edaran tersebut.  Selain itu, koordinasi dengan aparat kepolisian agar adanya penindakan atas peringatan kepada angkutan batubara, yang masih tidak bisa menepati aturan yang telah di berlakukan tentang angkutan batubara. “Aturan harus ditegakkan sehingga truk batu bara tidak diperbolehkan kembali melintasi jalan umum sesuai surat edaran sudah diedarkan,”jelasnya.

Kepala Dishub Pemkab OI, Dicky Syailendra, mengatakan jika memang aturan dari provinsi setop, tentu akan mereka setop angkutan batu bara yang melintas di wilayah Ogan Ilir. ”Intinya kita akan koordinasi dengan provinsi,” singkanya.

Kabid LLAJ Dihub Pemkab OI, Yusrizal, menambahkan kendaraan truk batu bara memang masih tetap melintas di wilayah jalintim Palembang – Inderalaya (Palindra).  “Kalau dari Lahat , Muara Enim dan Prabumulih sudah lolos, tidak mungkin truk batu bara kami setop di wilayah OI. Tentu kalau harus disetop, dimulai dari Lahat dahulu,” cetusnya.

Namun demikian,pihaknya akan berkoordinasi dengan Dishubkominfo Pemprov Sumsel. “Masalah truk batu bara ini kewenangan ada pada provinsi, namun demikian tentu kita akan berkoordinasi,” akunya.

Sementara Kepala Dishub Pemkot Palembang, H Sulaiman Amin mengatakan, sesuai surat edaran yang dikeluarkan Gubernur Sumsel H Alex Noerdin, mobil angkutan batu bara hanya bisa melintas hingga pukul 06.00 WIB. Kewat dari jam tersebut harus dirazia. Karena Dishub Palembang sifatnya membackup Diskominfo Provinsi, minggu lalu ada puluhan truk yang terpaksa dikandangkan dan dirazia di Terminal Karyajaya karena masih beroperasi hingga pukul 07.00 wib.

Kalau Dishub Palembang, lanjut Sulaiman, sifatnya memback up. Jadi yang mengeluarkan izin itu langsung dari Dishubkominfo Pemprov Sumsel. “Kalau memang masih melanggar tetap dilakukan razia, tapi sejauh ini sepertinya tidak lagi terlihat untuk di Terminal Karyajaya,” ujar Sulaiman. Namun dia mengaku belum memantau jika truk masih melintas di Jl Soekarno Hatta. (jpg)

Respon Anda?

komentar