Wabup OKU Ditetapkan Jadi Tersangka

631
Pesona Indonesia
Ilustrasi korupsi. Foto: istimewa
Ilustrasi korupsi. Foto: istimewa

batampos.co.id – Penyidikan kasus korupsi pengadaan lahan taman pemakaman umum (TPU) di Baturaja, Kabupaten OKU, Seumsel memasuki babak baru. Penyidik Tipikor Ditreksimsus Polda Sumsel, akhirnya menetapkan wakil bupati (wabup) OKU Johan Anwar sebagai tersangka.

“Statusnya (Johan Anwar-red), sudah kita tetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi lahan kuburan di OKU,” kata Kapolda Sumsel, Irjen Pol Djoko Prastowo, ditemui usai salat Jumat, kemarin (9/9).

Peningkatan status Johan Anwar dari saksi menjadi tersangka, menurut Djoko berdasarkan hasil gelar perkara di Mabes Polri beberapa waktu lalu. Terungkap, unsur-unsur pidana yang dilakukan tersangka sudah lengkap dan terpenuhi.

Hanya saja terkait barang bukti yang disita untuk memenuhi peningkatan status tersebut, Djoko enggan menyebutkan. Hanya saja, jenderal bintang dua ini  mengatakan Johan akan kembali dipanggil untuk pemeriksaan lanjutan.

“Habis lebaran iduladha nanti kita panggil lagi untuk diperiksa. Secepatnya,” ujar Djoko seperti diberitakan Riau Pos (Jawa Pos Group) hari ini (10/9).

Diketahui, kasus ini mencuat soal harga tanah yang dibeli 10 hektare untuk lahan kuburan tahun 2012 senilai Rp6,1 miliar. Padahal tidak semahal dari harga yang dilaporkan. Akibat perbuatan tersebut, berdasarkan audit pihak BPK, negara mengalami kerugian Rp 3.482.000.000.

Dalam kasus ini, empat orang terdakwa sudah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang, Kamis (8/9). Keempat terdakwa itu, terdakwa I Umirtom (eks Sekda OKU), terdakwa II Ahmad Junaidi (eks Asisten I OKU), terdakwa III Najamudin (kepala Dinas Sosial OKU), dan terdakwa IV Hidirman (pemilik lahan).

Terdakwa I Umirtom, terdakwa II Akhmad Junaidi, terdakwa III Najamudin divonis empat tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider empat bulan kurungan. Putusan itu lebih rendah dibanding dengan tuntutan jaksa penuntut umum Kejati Sumsel yang meminta ketiga terdakwa divonis penjara selama lima tahun dan denda Rp200 juta subsider empat bulan kurungan. terbukti bersalah melanggar Pasal 2 UU No 20/2001 tentang Tipikor.

Sedangkan terdakwa IV Hidirman dipidana tujuh tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider empat bulan kurungan, dan membayar uang pengganti sebesar Rp1,8 miliar subsider setahun kurungan. Vonis terhadap terdakwa IV Hidirman juga lebih ringan dari tuntutan JPU sebelumnya.

Yang memintanya divonis tujuh tahun enam bulan penjara dan denda Rp300 juta subsider lima bulan kurungan, serta membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp1.827.152.000. Dia terbukti melanggar Pasal 2 UU No 20/2001 tentang Tipikor, juga Pasal 3 UU No 8/2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Atas putusan tersebut, keempat terdakwa masih pikir-pikir, menolak atau menerimanya.

Sementara d dalam sidang pembelaan 25 Agustus lalu, terdakwa II Ahkmad Junaidi dan III Najamudin, menyebut uang yang mereka terima merupakan pemberian Wakil Bupati OKU Johan Anwar yang kala itu menjabat sebagai ketua DPRD OKU.

Terdakwa II Akhmad Junaidi dan terdakwa III Najamudin juga telah mengembalikan uang kerugian negara sebagaimana yang dituntut JPU, masing-masing Rp50 juta dan Rp200 juta. Sedangkan terdakwa I Umirtom membantah pengakuan terdakwa IV Hidirman yang telah memberinya uang Rp50 juta. Umirtom menyebut yeng memberikannya adalah Johan Anwar melalui orang suruhannya, uang itu sudah dikembalikannya lagi kepada Johan Anwar.

Terdakwa III Najamudin juga membantah uang yang diterima Rp200 juta sebagaimana dikatakan terdakwa IV Hidirman. Menurutnya, uang yang diberikan Rp100 juta diberikan oleh Johan Anwar dengan maksud kepengurusan lahan TPU. Di hari bersamaan dengan sidang pembelaan keempat terdakwa, Wabup OKU Johan Anwar menjalani pemeriksaan di Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumsel, Kamis (25/8). Esoknya, Jumat (26/8), dia diperiksa lagi selama delapan jam.(jpg)

Respon Anda?

komentar