Akhir September APBD-P Diketuk, DPRD Pusing Karena Anggaran Defisit

400
Pesona Indonesia
Jumaga Nadeak.  foto:cecep mulyana/batampos
Jumaga Nadeak. foto:cecep mulyana/batampos

batampos.co.id – Rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Perubahan (APBD-P) ditargetkan bakal ketuk palu atau disahkan akhir September ini. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau, Jumaga Nadeak menyebutkan, target ini cukup realistis mengingat kini jajaran anggota legislatif telah merampungkan kegiatan reses dan siap kembali membahas ranperda tersebut.

“KUA-PPAS masuk setelah reses nanti. MoU dulu baru setelahnya nota keuangan,” kata Jumaga, kemarin.

Tidak ada yang alot dalam pembahasan ini. Jumaga menyebutkan, pembahasan dilakukan sebagaimana yang sudah-sudah pada tahun sebelumnya. Hanya saja, yang cukup memusingkan kepala adalah mencari sumber dana lain sebagai pengganti yang defisit.

“Mencari uang yang kurang ini yang sulit. Sementara di sisi lain sudah dianggarkan. Sudah diprogramkan. Sementara sudah ada beberapa yang sudah terlaksana. Bagaimana membayarkannya itu. Itu yang susah memikirkannya,” kata politisi dari fraksi PDIP ini.

Karena itu, Jumaga tidak memungkiri ada banyak kegiatan yang mesti ditangguhkan. Namun, Jumaga menegaskan, ditangguhkan itu berbeda dengan dibatalkan. Artinya, ketika kondisi keuangan sudah membaik, maka kegiatan-kegiatan yang ditangguhkan itu bisa dilaksanakan.

“Yang ditangguhkan banyak, bukan sedikit. Tapi hal-hal ini ditangguhkan bukan berarti tidak dilakukan selama-lamanya. Menunggu tahun berikutnya pulih kembali keuangannya pasti dianggarkan,” tegasnya.

Kebijakan penangguhan ini, sambung Jumaga, mempertimbangkan kondisi keuangan dan kekuatan pendapatan asli daerah. Seperti sumber dana bagi hasil non pajak yang berkurang cukup drastis sejak tahun ini akibat turunnya harga minyak dunia. “Inilah yang bikin pening kepala,” pungkas Jumaga. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar