Jokowi Sebut Duterte Restui Eksekusi Mary Jane, Kemenlu Filipina: Jokowi Salah Menerjemahkan Maksud Duterte

511
Pesona Indonesia
 Mary Jane didampingi penerjemah bahasa Tagalog Jefry K. Tindik dalam sidang PK kasusnya di PN Sleman, Jogjakarta, beberapa waktu lalu. Foto: Setiaky/Jawa Pos
Mary Jane didampingi penerjemah bahasa Tagalog Jefry K. Tindik dalam sidang PK kasusnya di PN Sleman, Jogjakarta, beberapa waktu lalu. Foto: Setiaky/Jawa Pos

batampos.co.id – Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Filipina Perfecto R. Yasay membantah langsung pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut Presiden filipina Rodrigo Roa Duterte merestui eksekusi mati terpidana mati Mary Jane, dalam percakapannya saat berkunjung ke Indonesia beberapa hari lalu.

Menurut Yasay, kabar tentang Duterte memberikan lampu hijau eksekusi Mary Jane yang disampaikan Jokowi kurang akurat.

Duterte hanya menyatakan menghormati proses hukum di Indonesia dan akan menerima putusan akhir tentang kasus Mary Jane Veloso. Yasay menilai Jokowi salah memahami pernyataan Duterte.

“Saat ini Veloso sudah dicabut sementara dari daftar hukuman mati karena pimpinannya ditangkap di Filipina. Pencabutan sementara itu akan berlangsung sampai proses hukum yang berkaitan ini selesai.” Demikian pernyataan Yasay dalam rilis pers-nya, Senin (12/9/2016).

Ya, usai salat Idul Adha di Masjid Ats-Tsaurah, Serang, Banten, Senin (12/9/2016), kepada wartawan Jokowi memang sempat menyampaikan hasil pertemuannya dengan Presiden Filipina Duterte.

“Saya bercerita Mary Jane membawa 2,6 kilogram heroin kepada Presiden Duterte,” ujar mantan gubernur DKI Jakarta itu.

Kata Jokowi, saat itu Duterte menegaskan tidak ingin mengintervensi hukum di Indonesia. “Presiden Duterte saat itu menyampaikan, silakan kalau mau dieksekusi,” Jokowi.

Sementara itu, sejak awal Kejaksaan Agung (Kejagung) memang menginginkan adanya percepatan dalam proses hukum di Filipina.

“Proses hukum itu harus ada kepastian, tidak bisa terus terkatung-katung,” papar Jaksa Agung M. Prasetyo.

Vonis mati terhadap Mary Jane sudah berkekuatan hukum tetap. Sudah ada putusan Mahkamah Agung yang memperkuat putusan tersebut. Lalu, hak hukum dari Mary Jane juga telah diberikan.

“Tapi, saat beberapa waktu lalu masuk daftar eksekusi mati, kami tunda karena menghormati proses hukum di Filipina karena dianggap korban perdagangan manusia.”

Di bagian lain, Sekretaris Komisi Kejaksaan (Komjak) Barita Simanjuntak menjelaskan bahwa pernyataan Rodrigo Duterte bisa menjadi masukan untuk Kejagung. Namun, Kejagung harus melanjutkan eksekusi mati terhadap Mary Jane berdasar alasan hukum.

“Pernyataan presiden Filipina itu bukan keputusan hukum, tapi politis,” ujarnya. (byu/bil/idr/c10/ang/jpnn)

 

Respon Anda?

komentar