Pemprov Kepri Harus Kreatif Gali PAD untuk Siasati Defisit Anggaran

460
Pesona Indonesia
Jumaga Nadeak.
Jumaga Nadeak.

batampos.co.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau, Jumaga Nadeak mengimbau agar jajaran kerja di Pemerintah Provinsi Kepri lebih kreatif lagi dalam menggali potensi-potensi sumber daya yang punya potensi untuk menyumbang pendapatan asli daerah (PAD). Kreatif menjadi kunci penting, kata Jumaga, dalam menghadapi defisit anggaran yang tidak terelakkan.

“Sebenarnya masih banyak potensi-potensi ini. Kalau mau Dinas Pendapatan Daerah dan juga instantsi terkait bekerja lebih giat lsgi. Butuh untuk bekerja keras dan tentunya pemikiran-pemikiran yang kreatif agar PAD bisa terdongkrak,” kata Jumaga, kemarin.

Imbauan Jumaga diamini Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Iskandarsyah. Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera ini menyatakan, Provinsi Kepri masih punya banyak potensi yang bisa digali sebagai sumber pendulang pendapatan asli daerah (PAD).

“Sektor maritim dalam pengamatan saya bisa jadi pendulang utama PAD,” katanya.

Potensi di bidang kemaritiman, sambung Iskandarsyah, adalah yang paling realistis. Namun, diperlukan kegigihan untuk mulai membangunnya. Semisal mulai melakukan pembenahan di pelbagai sektor. Baik itu kualitas sumber daya manusianya maupun sarana-prasarana penunjangnya.

“Memangnya jalannya masih panjang, tapi itu sesuatu yang sangat mungkin dilakukan. Ada banyak ikan di laut Kepri, belum lagi posisi strategis laut kita di Batam yang bisa memungut retribusi kapal labuh jangkar,” ujarnya.

Iskandarayah menambahkan, bahwasanya untuk menanggulangi defisit hanya ada dua hal yang bisa dilakukan. Pertama, kata dia, adalah mengurangi pengeluaran yang artinya adalah memangkas sejumlah program pembangunan yang bisa ditunda. Sementara opsi kedua adalah menambah jumlah pendapatan.

“Kalau saya lebih setuju fokus di opsi kedua. Sehingga tidak banyak yang terkorbankan akibat defisit ini,” kata Iskandarsyah.

Ada potensi besar sumber PAD yang bisa dioptimalkan untuk mengakali kemungkinan defisit anggaran daerah yang berkepanjangan. Satu di antaranya yang bisa disasar adalah sektor labuh jangkar atau retribusi atas setiap kapal yang parkir di perairan Kepri. Saat ini, setidaknya ada 18 lokasi labuh jangkar yang tersebar di seluruh perairan Kepri. Namun sayangnya, penerimaan dari labuh jangkar ini malah ditarik ke pusat.

“Bayangkan saja, untuk satu titik potensi penerimaannya bisa mencapai Rp42 miliar, kalau dikalikan bisa tembus Rp 756 miliar,” kata Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kepri, Saproni.

Untuk diketahui, setiap tahunnya, laut Kepri dilabuhi sekitar 292 ribu kapal berbadan besar. Jika dihitung perhari, rata-rata kapal yang melewati selat si perairan Kepri sebanyak 800 kapal dengan pertumbuhan sekitar 7,8 persen pertahunnya.

Jika seluruh lokasi digarap oleh Pemprov Kepri, Saproni optimis defisit anggaran bisa diatasi sedikit demi sedikit. “Ini bisa jadi opsi paling menarik, penerimaan daerah kedepan. Jadi kita tidak hanya terpaku pada pajak kendaraan bermotor dan dana bagi hasil,” urai politisi dapil Batam ini.

Sebagai bentuk keseriusannya, komisi III telah melobi DPR RI dan DPD RI agar dapat menarik sektor ini. Tak hanya DPR, Komisi III juga telah mengunjungi Kementerian Perhubungan dan kedepan kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

Ditempat yang sama, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mendukung penuh usaha komisi III melobi pemerintah pusat. Menurutnya, dengan kondisi defisit ini, Ia mendorong komisi-komisi dibawahnya untuk lebih kreatif lagi mencari pemasukan lainnya. “Produk yang kita hasilkan harus dikonsultasikan juga dengan Kemenkeu,” jelasnya. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar