Aset Hibah Pemkab Natuna untuk Anambas Mencapai Rp 205 Miliar

392
Pesona Indonesia
Kantor Bupati Anambas, salah satu aset hibah dari Pemkab Natuna. foto:syahid/batampos
Kantor Bupati Anambas, salah satu aset hibah dari Pemkab Natuna. foto:syahid/batampos

batampos.co.id – Aset limpahan dari Pemerintahan Kabupaten Natuna kepada Kabupaten Kepulauan Anambas nilainya mencapai kurang lebih Rp205 miliar. Aset tersebut berbentuk aset bergerak dan tidak bergerak seperti tanah dan bangunan hingga kendaraan bermotor.

Kasubag Aset Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Veranica, belum bisa menjelaskan secara rinci mengenai aset limpahan dari Pemerintah Natuna. Seperti berapa luas tanah yang sudah dihibahkan, berapa banyak bangunan berikut nilainya.

“Kalau secara rinci, berapa luas tanah, banyaknya bangunan dan berikut nilainya, saya tidak hafal, soalnya terlalu banyak,” ungkapnya kepada wartawan Selasa (13/9).

Menurutnya, yang sudah jelas di depan mata yakni lahan dan bangunan kantor Bupati Kepulauan Anambas yang saat ini dipakai, ini merupakan aset limpahan dari pemerintah Natuna pada saat awal pemekaran daerah. selain itu masih ada dua mobil ambulans dan sejumlah motor yang digunakan untuk kendaraan dinas dan masih banyak lagi yang tersebar di sejumlah kecamatan.

“Bukan hanya di sini saja tapi di kecamatan-kecamatan juga ada aset limpahan dari Natuna seperti di Jemaja, Jemaja Timur, Matak dan sebagainya,” ungkapnya lagi.

Ketika ditanya mengenai perubahan nilai aset seiring dengan nilai Jual Objek Pajak (NJOP), dirinya belum bisa menjelaskan karena sejatinya ada aset yang nilainya bertambah dan ada juga aset yang nilainya menurun sehingga untuk menghitung itu bukan ranahnya.

“Kalau nilai aset sudah pasti berubah seperti tanah itu semakin lama semakin mahal, tapi kan ada juga aset yang nilainya berkurang, seperti kendaraan motor dan mobil, jadi belum tahu nilai aset saat ini,” ungkapnya.

Nilai aset limpahan dari Pemerintah Natuna itu baru ketahuan setelah dihitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan. “Kalau kepingin tahu berapa nilai real yang sekarang ini, harus menunggu laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan,” tandasnya. (sya/bpos)

Respon Anda?

komentar