Eksekusi Mati Mary Jane Masih Belum Jelas

258
Pesona Indonesia
 Mary Jane didampingi penerjemah bahasa Tagalog Jefry K. Tindik dalam sidang PK kasusnya di PN Sleman, Jogjakarta, beberapa waktu lalu. Foto: Setiaky/Jawa Pos
Mary Jane didampingi penerjemah bahasa Tagalog Jefry K. Tindik dalam sidang PK kasusnya di PN Sleman, Jogjakarta, beberapa waktu lalu. Foto: Setiaky/Jawa Pos

batampos.co.id ­– Pemerintah nampaknya masih belum dapat memastikan kapan terpidana mati kasus narkoba asal Filipina, Mary Jane Voloso akan dihadapkan ke regu tembak. Pasalnya hingga kini, pemerintah masih tergantung kepada proses persidangan lain yang digelar di Filipina terkait kasus human trafficking yang membutuhkan kesaksian Mary.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan bahwa pemerintah masih ingin menunggu hasil akhir dari persidangan tersebut sebelum mengumumkan jadwal eksekusi mati terhadap Mary.

Yasonna menjelaskan bahwa hal tersebut harus dilakukan karena pemerintah Indonesia telah meneken kerjasama Mutual Legal Asisstance (MLA) dengan Filipina.

“Nunggu hasilnya dulu kita lihat nanti ya,” kata Yasonna saat ditemui usai rapat bersama Menkopolhukam di kantor Kemenkopolhukam, Thamrin, Jakarta Pusat (Jakpus), Selasa (13/9/2016).

Namun demikian, Yasonna menyatakan bahwa kerjasama tersebut tidak membuat pemerintah membiarkan Mary pulang ke Filipina untuk menjalani kesaksiannya di pengadilan Filipina. Padahal apabila mengacu hukum acara di Filipina, Mary seharusnya hadir secara langsung untuk bersaksi.

Terkait hal tersebut, pemerintah mengajukan solusi. “Tapi tidak kami ijinkan (bersidang di Filipina, Red). Kami minta pengadilan Filipina supaya keterangannya diambil secara tertulis di bawah sumpah yang dilakukan di sini saja,” ujar Yasonna.

Meski eksekusi terhadap Mary tertunda gara-gara hal tersebut, Yasonna mengingatkan kembali bahwa status hukum terhadap Mary telah memiliki kekuatan hukum tetap (inckracht). Dengan kata lain, keputusan pengadilan untuk mengeksekusi mati Mary telah final.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menganggap wajar jika Presiden Filipina Rodrigo Duterte mempersilakan Pemerintah Indonesia melanjutkan proses hukum terhadap terpidana mati asal negaranya, Mary Jane Veloso. Sebab, Filipina di era Duterte saat ini terkenal keras menyatakan perang terhadap narkotika di dalam negeri.

”Mustahil kalau di Indonesia meminta agar Mary Jane diselamatkan. Dia sudah perang, sudah tahan ribuan orang di negaranya karena narkoba, maka tidak mungkin di sini Duterte membiarkan atau menolak hukuman mati,” ujar Fahri di gedung parlemen, Jakarta, kemarin.

Menurut Fahri, jika memang pernyaaan Duterte (merestui eksekusi Mary Jane) itu benar disampaikan, maka persoalannya sudah jelas. Karena itu, tidak perlu ada keraguan dari pemerintah untuk melakukan eksekusi terhadap Mary Jane.

”Kalau sudah jelas, ya eksekusilah agar orang tidak menunggu-nunggu ketidakjelasan,” tandasnya. (dod/bay/jpg)

Respon Anda?

komentar