Indonesia Melorot di Urutan 63 Waktu Bongkar Muat di Pelabuhan

569
Pesona Indonesia
Pelabuhan Batuampar di lihat dari udara. Foto: istimewa/singapuraterkini
Pelabuhan Batuampar di lihat dari udara. Foto: istimewa/singapuraterkini

batampos.co.id – Presiden Joko Widodo marah dan memerintahkan polisi menangkap pelakupungli dan pihak-pihak yang memperlamnbat bongkar muat di pelabuhan di seluruh Indonesia.

Kemarahan Jokowi itu sangat beralasan. Pasalnya, waktu bongkar (dwelling time) di pelabuhan masih sangat lema plus pungli yang marak membuat pengusaha mengeluh. Bahkan, berdasarkan survei indeks kinerja logistik (Logistics Performance Index) yang dirilis Bank Dunia tahun ini, peringkat Indonesia tercecer di posisi 63, merosot 10 peringkat dibanding 2014.

Karena itu, setelah mengungkapkan kegeramannya saat peresmian Terminal Peti Kemas Kalibaru kemarin pagi, malamnya Presiden Jokowi langsung mengundang para pelaku usaha di bidang logistik ke Istana.

Salah satu pelaku usaha yang diundang ke Istana untuk menghadiri pertemuan tertutup di Istana sekitar pukul 19.00-20.00 tadi malam adalah Ketua DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Yukki Nugrahawan Hanafi. Dia menyebut, pihaknya menyambut baik perintah Presiden untuk memberantas pungli di pelabuhan.

Namun, lanjut Yukki, himbauan tersebut semestinya juga dibarengi dengan penyamaan persepsi antara proses pre-clearance, customs clearance, dan post clereance yang selama ini diberlakukan di pelabuhan.

”Perbedaan persepsi ini harus disamakan terlebih dahulu. Karena hal itu berkaitan dengan Logistic Performance Index kita yang turun,” ujarnya saat dihubungi Selasa malam (13/9/2016).

Yukki menyebut, adanya perbedaan persepsi tersebut membuat proses dari awal hingga akhir bongkar muat di pelabuhan menjadi lambat. Dia menyebut, rata-rata proses keseluruhan dwelling time memakan waktu hingga 7 hari lamanya.

”Bahkan tidak jarang dwelling time itu bisa memakan waktu lebih dari tujuh hari,” katanya.

Proses dwelling time, lanjutnya, tidak dapat disamaratakan di semua jalur, baik jalur merah, kuning, ataupun hijau, memiliki ukuran masing-masing. Dengan ruwetnya proses tersebut, tentu membuat adanya biaya logistik yang cukup tinggi.

Masih tingginya biaya logistik, lanjutnya, dapat membuat harga komoditas dalam negeri lebih mahal dari produk impor sehingga komoditas dalam negeri kurang kompetitif untuk bersaing dengan barang produk asing.

Selain itu, dia juga menambahkan bahwa layanan logistik di Indonesia terbilang belum maksimal jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya. Salah satu sebabnya yaitu larangan operasi bagi truk dan kontainer barang pada momen tertentu seperti saat libur Lebaran. Dia mencontohkan layanan logistik di negara-negara ASEAN berlangsung selama 24 jam dalam 7 hari. Sedangkan di Indonesia saat ini masih kurang dari itu.

Di kawasan ASEAN, kata dia, pelayanan logistik dan transportasi 24 jam selama 7 hari. Di Indonesia tidak seperti itu karena pada Sabtu dan Minggu libur.

“Masalah di pelabuhan juga semestinya bukan tanggung jawab pengusaha sendiri, tapi 18 kementerian yang terkait juga semestinya ikut andil,” katanya.

Dengan adanya persamaan persepsi dan imbauan tegas dari Presiden serta koordinasi pihak terkait, dia meyakini alur dwelling time akan lebih baik dan pungli dapat diminimalisir. Dengan begitu, indeks kinerja logistik Indonesia bisa diperbaiki.

Sebagai gambaran, indeks kinerja logistik Indonesia memang masih jauh di bawah negara-negara kompetitor di ASEAN. Misalnya, dalam survei tiap dua tahun yang dilakukan Bank Dunia di 160 negara tersebut, pada 2016 ini peringkat Indonesia tertinggal di urutan 63. Jauh di bawah Negeri jiran seperti Singapura yang sudah nangkring di posisi 5, Malaysia di posisi 32, dan Thailand di posisi 45.

Sementara itu, Ketua Indonesia National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto menambahkan bahwa aktifitas adanya aktifitas pungli merupakan persoalan lama yang juga cukup dilematis.

”Pungli itu kan nggak akan disampaikan secara terbuka, karena dua pihak (pengusaha dan oknum aparat) bisa terjerat,” ujarnya melalui pesan singkat, Selasa (13/9/2016).

Dia menambahkan, pungli tersebut biasanya berbentuk sebagai biaya-biaya yang tidak ada dalam aturan resmi yang tertulis.

Carmelita menjelaskan, perilaku importer yang tidak memiliki gudang biasanya lebih senang mengendapkan barangnya di pelabuhan. Selain itu, ada juga importer yang tidak paham soal impor barang cenderung mengurus barang-barangnya setelah barang tersebut tiba.

”Padahal harusnya barang diurus saat kapal berangkat dari negara asal menuju negara tujuan saat tiba semuanya sudah beres,” katanya. (dee/jpgrup)

Respon Anda?

komentar