KPU Perketat Syarat Pencalonan dalam Pilkada, Napi Percobaan Wajib Umumkan Diri

345
Pesona Indonesia
Ilustrasi
Ilustrasi

batampos.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) kecewa atas lolosnya ketentuan yang memperbolehkan narapidana (napi) masa percobaan maju dalam kontestasi pilkada 2017.

Meski demikian, penyelenggara pemilu itu tidak bisa berbuat banyak. KPU hanya bisa menyiapkan aturan untuk memperketat syarat pencalonan napi percobaan. Yakni, mereka mewajibkan yang bersangkutan (napi percobaan) mengumumkan statusnya ke publik.

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menjelaskan, pihaknya masih membahas bagaimana teknis aturan tersebut. Namun, dia mengisyaratkan bahwa prosedurnya akan disetarakan dengan yang dibebankan kepada napi yang bersangkutan.

”Dia (napi) harus memberikan pernyataan tersebut sehingga masyarakat mengetahui,” ujarnya di kantor KPU pusat, Jakarta, Selasa (13/9/2016).

Dengan begitu, nanti yang bersangkutan harus mengumumkan status terpidananya melalui media massa. Baik itu media cetak, elektronik, maupun online. Hal tersebut harus disertai surat keterangan dari media tempat pemberitahuan itu dilaksanakan.

”Dilampirkan juga buktinya. Di media cetak, misalnya, artikel tersebut harus ada. Kalau di elektronik, rekamannya harus ada,” imbuhnya.

Selain itu, pasangan calon (paslon) tersebut harus menunjukkan surat keterangan dari pengadilan terkait status putusan kasusnya. Nanti dua lampiran tersebut menjadi bukti otentik yang harus disertakan dalam draf pendaftaran. Bagaimana jika napi menolak? Hadar memastikan hukuman berat berupa sanksi diskualifikasi sebagai ganjarannya.

”Tidak boleh tidak melampirkan. Itu kan syarat,” tegasnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, seseorang yang masih berstatus terpidana seharusnya tidak bisa mengajukan diri sebagai calon kepala daerah. Menurut dia, siapa pun yang maju sebagai kandidat kepala daerah seharusnya sudah bersih dari berbagai masalah hukum.

”Kalau pencalonan nggak boleh punya beban, apalagi sudah jadi tersangka atau pernah ditahan. Saya nggak setuju. Semua calon harus bersih,” ujarnya.

Apa pun masalah hukum yang menjerat, tutur Fahri, sebaiknya napi tidak diizinkan mencalonkan diri. Termasuk, setiap calon sebaiknya bebas dari masalah pribadi yang berpotensi mengganggu pencalonannya.

”Jangan ada utang. Kalau mau maju, jangan utang. Kan ada ketentuan juga dalam agama, kalau perang nggak boleh utang. Maju pilkada sama seperti maju perang,” paparnya.

Fahri mengaku khawatir, jika memiliki utang saat pencalonan, saat terpilih sebagai kepala daerah, calon bakal menggunakan jabatannya untuk membayar utang. Apalagi calon yang memiliki persoalan hukum. ”Nanti ada ekspektasi lebih besar. Dia tutup ini kasusnya saat sudah jadi aparatur negara,” sebutnya.

Anggota dewan dari dapil Nusa Tenggara Barat itu juga meminta pihak yang berwenang, dalam hal ini KPU, mempertimbangkan lagi kesepakatan itu. Termasuk menganulir calon kepala daerah yang terjerat perkara pidana.

”Kalau sudah jadi tersangka, selayaknya gugur dari pencalonan,” kata Fahri.

Hingga saat ini, partai-partai di parlemen masih terbelah dalam menyikapi diperbolehkannya calon berstatus terpidana percobaan. Partai Demokrat (PD) ikut menyusul menegaskan penolakan keputusan di Komisi II DPR tersebut.

Wasekjen PD Didi Irawadi Syamsuddin menyatakan, ada alasan moral dan akal sehat untuk menolak ketentuan terpidana percobaan boleh ikut pilkada.

”Tidak masuk akal dan bertentangan dengan rasa keadilan,” tegasnya.

Didi tidak bisa membayangkan jika mereka yang berstatus terpidana kasus korupsi, narkoba, atau terorisme nanti bisa tetap punya ruang menjadi kepala daerah. Padahal, lanjut dia, calon pemimpin haruslah orang yang bisa dipercaya. Termasuk mampu memberikan keyakinan untuk kesejahteraan dan hal-hal yang lebih baik bagi masyarakat.

”Jadi, apa pun alasannya, calon pemimpin haruslah orang-orang yang benar-benar bersih,” tandasnya.

Didi menggarisbawahi, status hukuman percobaan tidak bisa dijadikan alasan untuk memperbolehkan yang bersangkutan maju dalam pilkada. Apalagi jika kasus yang disandang adalah korupsi, terorisme, dan narkoba.

”Bukankah dia (terpidana percobaan, Red) pasti telah dihukum? Masih pantaskah dipercaya jadi pemimpin? Mana nurani pembuat undang-undang?” cetusnya.

Saat pengambilan keputusan pada Sabtu malam (10/9), perwakilan Fraksi PD di komisi II termasuk yang turut hadir. Namun, berbeda dengan perwakilan Fraksi PDIP dan PAN yang tegas menolak, PD memilih sikap abstain bersama PPP. (far/bay/dyn/c9/agm/jpgrup)

Respon Anda?

komentar