Presiden Jokowi Perintahkan Polisi Tangkap Pelaku Pungli di Pelabuhan, Termasuk di Batam

1946
Pesona Indonesia
Presiden Joko Widodo. Foto: dokumen JPNN
Presiden Joko Widodo.
Foto: dokumen JPNN

batampos.co.id – Presiden Joko Widodo kembali menyoroti maraknya pungutan liar (pungli) yang memicu lambannya layanan bongkar muat di pelabuhan. Dia meminta Polri menindak tegas pelaku pungli, terutama di sejumlah pelabuhan peti kemas di Indonesia, termasuk di Batam yang merupakan kawasan ekonomi khusus (KEK).

’’Yang pungli-pungli seperti itu, tangkap, tidak ada toleransi lagi,’’ tegas Jokowi usai peresmian terminal peti kemas Kalibaru atau New Tanjung Priok, di Jakarta, Selasa (13/9/2016).

Sampai saat ini waktu bongkar muat (dwelling time) di beberapa pelabuhan di luar Tanjung Priok masih memakan waktu cukup lama akibat suburnya praktik pungli.

Menurut dia, kalau Pelabuhan Tanjung Priok bisa menurunkan dwelling time menjadi 3,2 hari, maka seharusnya pelabuhan lainnya juga bisa. Bila praktik pungli masih terus berlangsung, maka Indonesia akan ketinggalan dengan negara lain. Sebab, di saat yang sama negara lain juga sedang berbenah demi menarik arus barang masuk.

“Mau bersaing kayak apa kalau (dwelling time) kita masih 7-8 hari,’’ keluhnya. Raut muka Jokowi berubah serius.

Dia lalu mengungkapkan temuan yang ada di Belawan, Medan. ’’Ada delapan crane, yang  dijalankan hanya satu crane. Untuk apa, tawar menawar saja, saya dahulukan tapi mana,’’ lanjut Jokowi sembari membuat isyarat tangan orang meminta uang.

’’Terus terang mereka minta, saya minta uangnya,’’ ucapnya dengan nada kesal. Informasi tersebut baru dia terima dua hari sebelumnya.

Selain memerintahkan kapolri melakukan tindakan hukum, perbaikan sistem pelayanan di pelabuhan juga dibenahi. Target utama tetap, yakni dwelling time menjadi dua koma sekian hari. Target itu berlaku untuk semua pelabuhan.

Apabila pelayanan semakin cepat, maka tidak ada lagi ruang untuk pungli. Sehingga, biaya juga otomatis akan berkurang. Dampaknya, kapal-kapal akan mau merapat ke pelabuhan Indonesia karena kualitas layanannya makin baik.

Dua tahun lalu, tutur Jokowi, dwelling time di Tanjung Priok masih berkisar 6-7 hari. Kemarin, dia menanyakan ke Pelindo dan mendapat jawaban 3,2 hari. Sedangkan, versi Kemenhub, dwelling time di Priok 3,7 hari. ’’Ya antara itu. Saya mintanya 2 koma. Jangan berhenti di 3,2,’’ ujar Jokowi.

Menhub Budi Karya Sumadi mengakui dwelling time di sejumlah daerah memang masih tinggi. Masih banyak pihak yang belum konsisten melakukan layanan satu atap. Jakarta dinilai sudah membaik, meski masih 3,7 hari. Targetnya adalah dwelling time 2,5 hari.

Dalam waktu dekat, Kemenhub akan menyerahkan pengelolaan 22 pelabuhan yang menjadi hub pertama kepada swasta dan BUMN. Pelabuhan-pelabuhan tersebut secara ekonomis sudah layak untuk dikelola. Diharapkan, proses komersial bisa berjalan dengan baik. Sementara, Kemenhub akan menangani lokasi-lokasi yang lebih jauh, termasuk di antaranya pelabuhan perintis.

Pelabuhan Kalibaru juga akan dikonsep menggunakan sistem hub and spoke. Kalibaru akan menjadi hub bagi seluruh pelabuhan se-Indonesia. Kemudian, ada sejumlah pelabuhan yang akan dijadikan spoke atau penunjang dari pelabuhan hub. Sehingga, distribusi barang menjadi lebih mudah. (byu/mia/jpgrup)

Respon Anda?

komentar