Terpidana Kasus Korupsi Tak Kunjung Dieksekusi

485
Pesona Indonesia
Ilustrasi. Foto: Dok.JPNN
Ilustrasi. Foto: Dok.JPNN

batampos.co.id – Meski telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrach), sejumlah terpidana kasus korupsi di Kepri hingga saat ini tidak kunjung dieksekusi pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri. Mereka hingga saat ini masih bebas berkeliaran menghirup udara bebas.

Adapun kasus korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum untuk dilakukan eksekusi terhadap terpidananya yakni kasus korupsi kredit Bank Riau Kepri, Fali Kartini yang divonis empat tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi (PT) Riau tahun 2012. Putusan Majelis Hakim PT Riau ini tertuang dalam Putusan Banding Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2015/PT PBR. Majelis Hakim dipimpin Kharlison Harianja yang dibantu Eddy Risdiyanto dan Eddyman Naibaho, 15 September 2015 lalu.

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan, terdakwa bersama mantan pejabat Bank Riau Kepri, Kaharudin Menteng dan Subowo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dakwaan primer JPU (Jaksa Penuntut Umum). Yaitu, melangar pasal 2 jo pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 sebagai mana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Selanjutnya, mantan Bupati Kabupaten Natuna, Raja Amirullah, terpidana korupsi pengadaan lahan untuk fasilitas umum dari APBD Natuna tahun 2010. Dalam putusanya, majelis hakim menyatakan, Raja Amirullah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, menyalahgunakan kewenangannya sebagai Bupati dalam pembayaran ganti rugi lahan fasum dan fasos di Kabupaten Natuna 2010-2011.

Putusan ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) F. Fajar dan D. Lama dari Kejaksaan Negeri Natuna yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman selama 3 tahun penjara denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan atas dakwaan primer melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian ada terpidana kasus korupsi alat kesehatan (Alkes) Anambas, Dr Tajri dan Dr M Sofiyan, dalam korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) Kabupaten Anambas 2009 senilai Rp 3,2 miliar yang divonis empat tahun penjara oleh Majelis Hakim PT Riau.

Sebelumnya, dr Tajri mengajukan kasasi, namun Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi dr Tajri selaku terdakwa dalam kasus korupsi pengadaan alat-alat kesehatan (Alkes) di Dinas Kesehatan Kabupaten Anambas yang sebelumnya divonis Pengadilan Tinggi Riau selama empat tahun penjara dan didenda sebesar Rp 200 juta belum lama ini.

Putusan yang dikutip dari website Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia, tercatat perkara dengan nomor register 2370 K/ PID.SUS/ 2014 dan dikirim oleh pengadilan Tanjungpinang.

Serta nomor surat pengantar W4.U2/ 281/ HN.04.07/ IV/ 2014 dengan jenis permohonan kasasi perkara PID.SUS tentang klasifikasi korupsi (Tipikor) dengan tanggal masuk yakni 31 Desember 2014 dan tanggal distribusi pada 21 Mai 2015.

Dalam putusan tim yudisial Hakim P1, MS Lume , Hakim P2 Hakim P2 Krisna Harahap, dan Hakim P3 Artidjo Alkostar pada 30 Juli 2015 lalu menolak permohonan kasasi atas terdakwa dr Tajri. Pada website itu juga, belum dicantumkan jadwal pengiriman putusan kepada pengadilan pengaju yakni Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

Sedangkan putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru, menjatuhkan vonis selama 4 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan terhadap terdakwa dr Tajri, yang juga mantan Kepala Bidang di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) atas tindakan korupsi proyek pengadaan alat-alat kesehatan (Alkes) APBD 2009 KKA sebesar Rp 3,2 miliar.

Putusan tersebut lebih tinggi satu tahun dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang sebelumnya menjatuhkan hukuman selama 3 tahun penjara dan denda Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan

Terkait belum diekseskusinya sejumlah terpidana tersebut, Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kepri, N Rahmat mengatakan pihaknya akan menyurati Kejaksaan Negeri yang melakukan penuntutan untuk menindak lanjuti putusan Pengadilan Tipikor Tanjungpinang kepada terpidana yang belum dieksekusi tersebut.

”Yang menangani perkara itu masing-masing Kejaksaan Negeri. Untuk itu akan segera kami surati Kejar- nya,” ujar Rahmat, Rabu (13/9).

Pihaknya, kata Rahmat, sebelumnya telah menyurati masing-masing Jaksa Penuntut atas kasus tersebut. Namun, pihaknya belum menerima jawaban atas surat yang dilayangkan tersebut.

“Kami akan segera surati kembali Kejaksaan Negerinya, karena sebelumnya surat yang kami sampaikan tidak ditanggapi,” kata Rahmat.(ias/bpos)

Respon Anda?

komentar