Demo di DPRD dan Pemkab Lingga, Ini 5 Tuntutan Demonstran ‘GEMA’

441
Pesona Indonesia
Ormas Gema Lingga berunjuk rasa, kemarin. foto:hasbi/batampos
Ormas Gema Lingga berunjuk rasa, kemarin. foto:hasbi/batampos

batampos.co.id – Puluhan masa yang tergabung dalam Ormas Gerakan Masyarakat Lingga (Gema), lakukan orasi menuntut pemerintah daerah segera menyelesaikan persoalan-persoalan mendesak. Sayangnya, dalam aksi tersebut masa tidak dapat bertemu ketua DPRD Lingga, Riyono maupun Bupati Lingga, Alias Wello.

Pantauan dilapangan, sejak pukul 09.00 WIB pagi, puluhan pengunjuk rasa menyambangi kantor DPRD Kabupaten Lingga dan kantor Bupati di Daik untuk menyampaikan aspirasi terkait 5 tuntutan yang dibawa pengunjuk rasa. Di kantor DPRD massa disambut Ketua Komisi II DPRD Lingga sekaligus Ketua Pansus Tambang, yakni Khairil Anwar.

Ketua Ormas Gema Lingga, Zuhardi selaku korlap demo menyampaikan persoalan dan janji pemerintah untuk segera menyelesaikan pembangunan jalan Dusun Penarik, Desa Kelumu, menuntut kinerja Pansus Tambang di DPRD serta serapan dana ADD desa yang diduga tidak tepat sasaran.

“Kita minta DPRD segera selesaikan persoalan ini,” ungkap Juai, panggilan akrabnya, Rabu (14/9).

Menurut hemat Juai, pansus tambang telah lama dibentuk namun sampai saat ini belum sama sekali menunjukkan hasil. Sementara, beberapa waktu lalu Ketua DPRD Lingga, Riyono kembali memperpanjang waktu kerja pansus yang menurutnya hanya menghabis-habiskan anggaran daerah.

“Sampai sekarang tidak ada hasilnya. Sekarang diperpanjang lagi, padahal pekerjaan lain masih banyak yang menunggu. Kita juga minta anggota DPRD melakukan kontrol terhadap penggunaan anggaran dana desa (ADD) yang dilapangan tidak tepat sasaran,” ungkap Juai.

Menanggapi tuntutan demontran, Ketua Pansus Tambang, Khairil Anwar mengatakan untuk pembangunan jalan Penarik, telah dianggarkan dan akan dikerjakan akhir tahun ini. Sementara terkait persoalan tambang, pihaknya terus berkoordinasi dengan distamben Provinsi Kepri. Dilanjutkan Anwar, untuk persoalan didesa-desa dan dana ADD hal tersebut menjadi wilayah kerja komisi I.

Masa yang tidak puas, kemudian bergerak lagi menuju kantor Bupati Lingga. Dengan penjagaan ketat anggota Polisi dan Satpol PP, massa disambut langsung Plt Sekda, Said Parman. Di kantor bupati, masa kembali mempertanyakan penyelesaian kisruh izin tambang yang dikeluarkan mantan bupati dan Pj bupati Lingga beberapa waktu lalu.

Selain itu, masa juga mempertanyakan kasus ditubuh BUMD Lingga yang kini mangkrak di Kejari hingga tutupnya kantor tanpa ada aktifitas serta menuntut janji politik pasangan Alias Wello dan M Nizar dalam kartu ‘sakti’ Garda Terbilang yang dibagikan kepada masyarakat.

Said Parman mengatakan, aspirasi tersebut akan disampaikan kepada Bupati Lingga yang saat ini sedang berada di Jakarta menandatangangi MoU percetakan sawah. Parman juga enggan berkomentar banyak terkait kisruh izin tambang yang kini sebagian perusahaan telah melakukan eksploitasi.

Massa yang kecewa karena tidak bisa bertemu langsung dengan bupati Lingga akhirnya membubarkan diri.(mhb/bpos)

Respon Anda?

komentar