Program Tax Amnesty Bakal Digugat, Sri Mulyani Temui Tokoh Muhammadiyah

523
Pesona Indonesia
Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Foto: istimewa/brilio.net
Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Foto: istimewa/brilio.net

batampos.co.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengadakan rapat tertutup dengan 13 Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Rabu (14/9/2016).

Rapat tersebut bertujuan menjelaskan tax amnesty kepada ormas yang berniat menggugat program tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, datang bersama Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Ken Dwijugiasteadi dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. Namun, saat pertemuan tertutup itu selesai, Ani bungkam dan tak menanggapi pertanyaan wartawan.

Tak jauh berbeda dengan Ani, Teten dan Ken juga memilih untuk tidak berkomentar mengenai hasil pertemuan dengan PP Muhammadiyah tersebut.

“Tanya Ibu Menkeu,” ujarnya di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (14/9/2016).

Sementara itu, Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Lincolin Arsyad menuturkan, pertemuan tersebut sama sekali tidak menyinggung rencana gugatan ke MK.

’’Intinya, ya kami kan minta (program tax amnesty, Red) diperpanjang 3 tahun. Lebih dari 9 bulan. Kami akan cari cara lain untuk mengefektifkan sosialisasi,’’ ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Syaiful Bahri, mengatakan ada beberapa alasan untuk menggugat tax amnesty ini.

Pertama, melencengnya tujuan awal tax amnesty. “Kebijakan ini melenceng dari tujuan, dan akan membebani masyarakat,” kata Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Syaiful Bahri, Senin (29/8/2016).

PP Muhammadiyah menilai, tujuan tax amnesty adalah memberikan pengampunan ke para konglomerat yang memarkirkan dananya di luar negeri agar dapat dikembalikan ke dalam negeri.

“Kenyataanya, aturan ini meluas hingga rakyat biasa juga diwajibkan ikut program ini. Jika tidak ikut, kena sanksi,” katanya.

Padahal, rakyat tak punya kesalahan seperti yang dilakukan oleh para pengusaha yang menaruh dananya di luar negeri. Dengan begitu, aturan itu menyamakan rakyat dengan para konglomerat yang menghindari pajak.

Kedua, pembahasan UU Pengampunan Pajak tidak transparan, karena dilakukan dengan cepat dan tanpa naskah akademik.

Rencana gugatan ini merupakan hasil rapat kerja nasional Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah di Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta, akhir pekan kemarin.

Selanjutnya, kajian ini akan diserahkan ke Pimpinan Pusat untuk diputuskan bulan September  2016 ini. (dim/dee/c5/sof/jpgrup)

Baca Juga: Dianggap Sudah Salah Arah, PP Muhammadiyah Gugat UU Pengampunan Pajak

Respon Anda?

komentar