Aparatur Desa Harus Tertib Administasi Agar Terhindar dari Pidana

446
Pesona Indonesia
Kades pelatihan penggunaan Dana Desa. foto:BPMPD dan Kesbang Karimun
Kades pelatihan penggunaan Dana Desa. foto:BPMPD dan Kesbang Karimun

batampos.co.id – Pemerintah Kabupaten Karimun, terus melakukan pembinaan terhadap aparatur desa dalam pengelolaan anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat. Melalui Bagian Tata Pemerintahan, aparatur desa diberikan bimbingan teknis sebagai acuan dan panduan dalam melaksanakan tugas pembuatan administrasi pelaporan keuangan desa.

“Jadi pegawai aparatur desa dari 42 desa ini harus benar-benar paham tentang administrasi. Selain itu wajib tertib administrasi, agar mempermudah audit nantinya
,” kata Kepala Bagian Tata Pemerintahan Karimun Dwiyandri, Kamis (15/9) kemarin.

Kucuran dana dari pemerintah pusat untuk dana desa sangat besar sekali. Sehingga, dalam membuat laporan keuangan harus benar-benar akurat. Di dalam bimtek, diberikan informasi tentang regulasi aturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Termasuk, bagaimana penggunaan anggaran yang sesuai dengan aturan berlaku. Dengan demikian, dapat meminimalisir penyalahgunaan anggaran yang diakibatkan kurangnya pengetahuan cara administrasi pelaporan.

“Sebagaimana diketahui, anggaran yang dikucurkan pusat untuk desa sangat besar. Nah, di situlah sangat-sangat rawan dalam penggunaannya termasuk dalam pelaporan administrasi. Artinya, penggunaan betul tapi dalam pelaporannya salah bisa dipidana. Itu yang harus jeli para aparatur desa, kalau tidak tahu silahkan konsultasi,” ungkapnya.

Bimtek tersebut dibuka langsung oleh Asisten Pemerintahan Pemkab Karimun Muhammad Tang. Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil koordinasinya dengan Inspektorat Karimun, Sekretaris Desa (Sekdes) dan Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tertib administrasi yang belum beres menyangkut dengan pengelolaan keuangan Pemerintahan Desa.

“Salah satunya administrasi laporan pertanggungjawaban kegiatan banyak yang salah. Itu yang harus segera dibenahi bagi aparatur desa, khususnya sekretaris desa (Sekdes), termasuk sekretaris BPD,” tuturnya.

Sementara itu salah seorang peserta bimtek, Sekdes Pangke, Muhammad Hakiki mengatakan dengan adanya bimtek ini dapat menambah wawasan tetang pengurusan administrasi di desa. ”Jadi bimtek ini sebagai acuan membuat laporan keuangan dan sebagainya di pemerintahan desa,” singkatnya. (tri/bpos)

Respon Anda?

komentar