Dana Hibah Dipangkas Lebih Dari 80 Persen

323
Pesona Indonesia
Ilustrasi
Ilustrasi

batampos.co.id – Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritaas Plafon Anggaran (KUAPPA) APBD Perubahan 2016 hampir rampung. Banyak pemangkasan yang dilakukan oleh badan anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Pembahasan Anggaran Daerah (TPAD) Kabupaten Karimun. Salah satunya alokasi dana hibah daerah dan bantuan sosial.

”Pembahasan KUA PPAS APBD Perubahan 2016 hampir selesai, karena awal pekan depan akan diparipurnakan. Secara umum, untuk pendapatan pemerintah mengusulkan Rp 1,188 triliun, namun karena ada pemangkasan DAK Rp 10 miliar, maka pendapatan jadinya Rp 1,178 triliun. Sehingga, APBD Perubahan yang diusulkan sebesar Rp 1,215 triliun menjadi Rp 1,205 triliun,” ujar Ketua Komisi II Bidang Anggran DPRD Kabupaten Karimun, Ady Hermawan.

Diakuinya, disebabkan kondisi keuangan daerah yang defisit harus dilakukan rasionalisasi terhadap semua usulan. Tidak, hanya rasionalisasi di lingkungan DPRD, tapi juga di lingkungan pemerintah daerah juga sama. Seperti, dana hibah dan bantuan sosial (Bansos) yang ada beberapa jenis. Misalnya di dalam APBD murni dianggarakan sebesar Rp 27,9 miliar menjadi Rp 7,6 miliar.

”Kalau saya melihat memang, dana bansos yang dianggarkan di dalam ABPD murni dan juga diperubahan sangat jauh berbeda dibandingkan jumlahnya pada tahun-tahun sebelumnya. Dan, jiak ditanya kenapa masih ada, salah satunya memang harus dipersiapkan. Misalnya, dana hibah untuk individu dan masyarakat yang terkena musibah. Jika tidak ada dianggarkan dan kalau terjadi musibah pemerintah mau menggunakan dana dari mana untuk memberikan bantuan. Sementara, sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah. Seandainya dana terbesut tidak digunakan atau ada sisa, maka dapat dikembalikan ke dalam kas daerah,” papar Ady.

Saol pengurangan anggaran untuk biaya tunjangan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Ady menyebutkan, memang kalau dia melihat biaya untuk membayar tunjangan SKPD cukup besar. ”Memang, pemberian tunjangan untuk kepala SKPD itu berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Hanya saja, kita berharap hal ini dapat dikurangi mengingat kondisi keuangan daerah yang defisit. Selain itu, besar kecilnya seorang kepala SKPD mendapatkan tambahan tunjangan berdasarkan kinerja dan kemampuannya,” ungkapnya. (san/bpos)

Respon Anda?

komentar