DPRD Minta Solusi Ketergantungan Sembako Masyarakat Serasan dengan Malaysia

416
Pesona Indonesia
Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti dan pimpinan DPRD Natuna membahas ketergantungan sembako di Serasan dan Subi. foto:aulia natuna/batampos
Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti dan pimpinan DPRD Natuna membahas ketergantungan sembako di Serasan dan Subi. foto:aulia natuna/batampos

batampos.co.id – DPRD Natuna mendesak pemerintah daerah membuat kebijakan mengatasi ketergantungan sembako dan kebutuhan lain masyarakat Serasan dari Malaysia. DPRD pun mengadakan pertemuan bersama wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti di DPRD untuk membahas permasalahan tersebut, Kamis (15/9)

Permintaan DPRD tersebut setelah 8 warga Kecamatan Serasan Timur ditahan Polisi Perairan Malaysia karena membawa sembako dari Malaysia dengan dua kapal ikan secara ilegal bulan Agustus lalu.

Ketua DPRD Natuna Yusripandi menilai, ketergantungan sembako dan kebutuhan lain bagi masyarakat Serasan dan Subi mesti mendapat perhatian serius pemerintah.

“Kegiatan perdagangan lintas batas dengan Malaysia mesti ada solusi, supaya tidak ada lagi warga Natuna ditahan negara tetangga hanya karena sesuap nasi,” ujar Yusripandi.

Wakil Ketua I DPRD Natuna, Hadi Candra menilai, perdagangan lintas batas atau border trade antara Natuna dan Malaysia sudah lama terjadi kesepakatan. Bahkan dulu sudah dibangun pos lintas batas dibeberapa titik, belakangan kurang mendapat perhatian pemerintah.

“Pos lintas tidak hanya di Serasan, tapi terdapat di Selat Lampa dan lokasi persinggahan lain di Natuna. Dulu pos lintas batas lengkap dengan petugasnya, baik bea cukai dan imigrasinya, tapi sekarang itu tidak dilihat lagi historinya,” sebut Candra.

Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti berjanji akan berusaha membantu dan memberikan solusi terkait kondisi ketergantungan pangan masyarakat Serasan dan Subi dengan Malaysia.

Namun khusus dua nakhoda yang ditahan polisi Malaysia saat ini, kata Ngesti, urusannya sudah antar negara. Pemda Natuna akan koordinasi ditingkat pusat supaya membantu memberikan solusi.

“Kita sama-sama berjuang mencari solusi demi masyarakat, apalagi sekarang dua nakhoda sudah diminta tebusan sebesar 120 ribu ringgit Malaysia untuk meringankan hukuman,” kata Ngesti.

Seperti diketahui, saat ini dari delapan warga Kecamatan Serasan Timur yang ditahan polisi perairan Malaysia, 6 orang yang merupakan ABK sudah dipulangkan. Sementara dua nakhoda harus menjalani hukuman 1 tahun penjara.

Dua kapal ikan dari Serasan Timur, sebelumnya menuju Sematan, wilayah Malaysia, membawa ikan, dan pulangnya membawa beras, gula, minyak goreng, makanan ringan, minuman ringan hingga atap seng. Namun sebelum masuk laut perbatasan, dua kapal ikan ditahan Polisi Perairan Malaysia.

Anggota DPRD Baharudin mengaku, kondisi ketergantungan sembako sudah lama terjadi. Bahkan produk makanan dan minuman di Serasan dan Pulau Subi berlabel Malaysia.

“Kenapa warga di sana belinya ke Malaysia, karena harganya murah dan kualitasnya bagus. Itu dari sembako sampai material bangunan,” ungkap Baharudin.

Bahkan sambungnya, sebelum ada kemajuan warga menggunakan kapal motor, dulunya warga menggunakan perahu sampan, muatannya hanya satu sampai dua ton.

“Dulu itu, belanjanya tidak hanya ke Malaysia. Tapi juga ke Singapura, jadi kegergantungan ini sudah lama. Solusinya hanya dua opsi, pos lintas batas dibuka bebas atau pemerintah daerah bisa menjamin ketersediaan kebutuhan masyarakat dengan harga murah,” ujar Baharudin.(arn/bpos)

Respon Anda?

komentar